CARITAU JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengimbau pengusaha sawit juga harus memikirkan kepentigan negara agar tunduk dan mematuhi larangan ekspor minyak goreng dan CPO yang diberlakukan pada 28 April 2022.

"Pemerintah tahu, pengusaha CPO sudah banyak untungnya. Itu harus fair dong. Pengusaha sudah terlalu banyak tanah yang dipakai jadi sawit, untungnya sudah berlipat-lipat, masa mikirin negara aja nggak mau," kata Muhaimin dalam rilis di Jakarta, Senin (25/4/2022).

Baca Juga: Istana Bantah Adanya Penetapan Darurat Sipil di Papua oleh Presiden Jokowi

Menurut Muhaimin larangan ekspor minyak goreng beserta CPO ini memiliki risiko intervensi pasar, meski demikian pengusaha harus meningkatkan kepentingan dalam negeri sebagaimana keinginan pemerintah.

"Larangan ekspor ini menunjukkan negara punya teori dan jalan keluar ekonomi, sehingga pengusaha harus tunduk dan tidak main-main,” katanya.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan dukungan terhadap kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.

"Kami sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Kami menghormati dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden," kata Ketua Bidang Komunikasi Gapki Tofan Mahdi.

Tofan menyampaikan Gapki akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut.(HAP)

Baca Juga: Muhaimin dan Zelenskyy Bahas Pengungsi Ukraina