CARITAU JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara yang dibiayai pemerintah pusat dan investor, diharapkan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Hadi Mulyadi tidak membebani masyarakat. 

"Mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN," kata Hadi Mulyadi dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Minggu (3/4/2022).
 

Dalam skema awal, menurut Hadi Mulyadi, rencana pembangunan IKN yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat hanya menyinggung pendanaan dari pemerintah pusat dan para investor, bukan dana patungan dari masyarakat. 

Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud dana patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu atau berkecukupan secara finansial. 

Sehingga masyarakat yang dimaksud adalah para pengusaha tambang, maupun kelapa sawit atau pun pengusaha diberbagai bidang lainnya. 

"Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud untuk pengusaha, bukan masyarakat," ungkap Hadi Mulyadi.    

Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan berbagai kalangan masalah patungan dana dari masyarakat (crowdfunding), salah satunya yang disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, yang menyinggung membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat untuk pembangunan IKN.  

Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. (RIO)