CARITAU JAKARTA – Ratusan petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menggelar aksi unjuk rasa di patung kuda jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, menuntut pemerintah mencabut larangan ekspor CPO yang dinilai jadi pemicu anjloknya harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit di Indonesia. 

"Aksi kali ini sengaja kami memakai pakaian adat dan budaya sebagai bentuk ingin menunjukan kepada pemerintah bahwa sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," kata Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung, di patung kuda Jakarta, Selasa (17/5/2022). 

Baca Juga: Urun Rembug Stakeholder Sawit dalam Membangun Lembaga Otoritas Khusus

Gulat mengatakan, kondisi petani sawit Indonesia saat ini sedang mengalami keadaan kritis, setelah harga TBS anjlok antara 40%-70% dari harga penetapan sejak larangan ekspor ditetapkan pemerintah. 

"Kami berpacu dengan waktu karena sudah rugi Rp11,7 triliun sampai akhir April lalu. Kerugian tersebut termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus pungutan ekspor di mana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 triliun per bulan," tambah Gulat. 

Permasalahan muncul sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) Domestik yang tergolong mahal. 

"Sangat tragis dampaknya kepada petani sawit. Oleh karena itu dalam aksi ini kami memiliki lima tuntutan kepada pemerintah," tutur Gulat. 

Suarakan Lima Tuntutan 

Pertama, meminta Pemerintah melindungi 16 juta petani yang terdampak akibat turunnya TBS Sawit sebesar 70% di 22 provinsi penghasil sawit.

Kedua, meminta Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit MGS karena dinilai berdampak langsung terhadap harga TBS sawit. 

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, melainkan juga mensubsidi MGS kemasan. 

Keempat, meminta pemerintah membuat regulasi yang mempertegas pabrik MGS harus 30% dikelola oleh koperasi untuk memenuhi kebutuhan domestik. 

Kelima, meminta Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Pertanian agar merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS) karena dinilai hanya berpihak kepada petani yang bermitra kepada perusahaan. 

"Kami yakin jika ini dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan TNI-Polri pasti clear. Saya berharap pemerintah bisa mendengar suara petani sawit," pungkasnya.(GIBS) 

Baca Juga: Ekspor Migor Dilarang, Harga Buah Sawit Anjlok di Dua Daerah Ini