CARITAU SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum 38 Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/KPTS/013/2022 tertanggal 7 Desember 2022.

 “Ketetapan UMK dilakukan berdasarkan pertimbangan perihal kondisi riil mulai dari Inflasi tahunan Bulan November 2022 sebesar 6,62% (yoy), pertumbuhan ekonomi tahunan Triwulan III-2022 sebesar 5,58% (yoy), kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan pokok,” papar  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (9/12/2022).

Selain itu juga berdasarkan perhitungan formula dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, serta mempedomani Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 Nopember 2022 perihal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. 

Dengan telah ditetapkannya UMK tersebut, Gubernur Khofifah meminta semua pihak untuk menjaga suasana yang kondusif- produktif  terutama bagi seluruh stakeholder di Jawa Timur. 

“Keputusan dalam hal kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2023 ini diambil dengan memperhatikan kondisi perekonomian Jawa Timur, mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi pekerja, serta menjaga  keberlangsungan investasi dan produktifitas serta  kondusifitas ketenagakerjaan di Jawa Timur. Dengan demikian diharapkan seluruh stakeholder memperhatikan serta menerapkan ketentuan tersebut dengan seksama," harapnya.

Ia pun juga meminta kepada perusahaan atau industri segera menyesuaikan penetapan gaji pada karyawannya per tanggal 1 Januari 2023. 

“Jangan sampai ada yang tidak menyesuaikan gaji karyawan dengan UMK ini. Utamanya untuk karyawan yang telah bekerja lebih dari 1 tahun,” ungkap Gubernur Khofifah. 

Tidak sampai disitu saja, Mantan Menteri Sosial RI ini juga mengatakan bahwa penetapan UMK 38 Kab/Kota ini menjadi sebuah penyeimbang kondusifitas Jawa Timur.

Gubernur perempuan pertama Jatim itu mengatakan pengawasan skema pembayaran upah karyawan akan diperhatikan secara ketat dengan harapan semua pekerja  mendapat gaji sesuai penetapan UMK. 

"Kami harap perusahaan bisa mematuhi penetapan UMK. Dan jika ada yang tidak memenuhi akan ada mekanisme sanksi sesuai dengan perundang-undangan,” ucapnya. 

Dengan adanya pengawasan ini, Khofifah berharap bahwa UMK tahun 2023 menjadi salah satu sumber kesejahteraan para buruh di Jawa Timur.

Berikut adalah rincian data besaran UMK di 38 Kota/Kabupaten Jawa Timur:

1. Kota Surabaya Rp 4.525.479,19

2. Kabupaten Gresik Rp 4.522.030,5

3. Kabupaten Sidoarjo Rp 4.518.581,85

4. Kabupaten Pasuruan Rp 4.515.133,19

5. Kabupaten Mojokerto Rp 4,504.787,17

6. Kabupaten Malang Rp 3.268.275,36

7. Kota Malang Rp 3.194.143,98

8. Kota Pasuruan Rp 3.038.837,64

9. Kota Batu Rp 3.030.367,09

10. Kabupaten Jombang Rp 2.854.095,88

11. Kabupaten Probolinggo Rp 2.753.265,95

12. Kabupaten Tuban Rp 2.739.224,88

13. Kota Mojokerto Rp 2.710.452,36

14. Kabupaten Lamongan Rp 2.701.977,27

15. Kota Probolinggo Rp 2.576.240,63

16. Kabupaten Jember Rp 2.555.662,91

17. Kabupaten Banyuwangi Rp 2.528.899,12

18. Kota Kediri Rp 2.318.116,63

19. Kabupaten Bojonegoro Rp 2.279.568,07

20. Kabupaten Kediri Rp 2.243.422,93

21. Kota Blitar Rp 2.239.024,44

22. Kabupaten Tulungagung Rp 2.229.358,67

23. Kabupaten Blitar Rp 2.215.071,18

24. Kabupaten Lumajang Rp 2.200.607,20

25. Kota Madiun Rp 2.190.216,37

26. Kabupaten Sumenep Rp 2.176.819,94

27. Kabupaten Nganjuk Rp. 2.167.007,05

28. Kabupaten Ngawi Rp 2.158.844,59

29. Kabupaten Pacitan Rp 2.157.270,25

30. Kabupaten Bondowoso Rp 2.154.504,13

31. Kabupaten Madiun Rp 2.154.251,34

32. Kabupaten Magetan Rp 2.153.062,33

33. Kabupaten Bangkalan Rp 2.152.450,83

34. Kabupaten Ponorogo Rp 2.149.709,45

35. Kabupaten Trenggalek Rp 2.139.426,01

36. Kabupaten Situbondo Rp 2.137.025,85

37. Kabupaten Pamekasan Rp 2.133.655,03

38. Kabupaten Sampang Rp 2.114.335,27 . (HAP)