CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengingatkan Indonesia sedang menghadapi fenomena penjajahan modern yang dipicu serbuan barang impor murah yang membanjiri pasar perniagaan elektronik (e-commerce).

Jokowi menuturkan bahwa saat ini 90 persen produk e-commerce di tanah air merupakan barang impor. Bahkan, aplikasi asal luar negeri memberikan harga promo secara besar-besaran untuk barang-barang tersebut.

Baca Juga: Jokowi Jadi Imam Salat di Masjid Presiden Joko Widodo Abu Dhabi

Menurut Jokowi fenomena barang impor di e-commerce (toko online) bisa mengancam kehadiran produk lokal. Apalagi, masyarakat makin ketergantungan dengan harga murah yang membuat pasar dikontrol oleh barang-barang impor.

"Jangan mau kita kena kolonialisme di era modern ini. Kita nggak sadar tahu-tahu kita sudah terjajah secara ekonomi. Mungkin awal-awal harganya masih Rp 5.000. Begitu semua sudah masuk, beli ini sudah ketagihan baru dinaikkan Rp500 juta, kalau begitu mau apa? Sudah nggak bisa apa-apa kita karena sudah ketergantungan disitu," kata Jokowi usai menghadiri PPSA ke-24 dan PPRA Ke-65 tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI di Istana Negara, Rabu (5/10/2023).

Kepala Negara pun mengingatkan bahwa saat ini ancaman tak terbatas hanya berkutat di serbuan produk murah, tetapi juga penyedia jasa e-commerce yang dapat memiliki data-data kebiasaan dan selera masyarakat sebagai pengguna.

Jokowi menilai bahwa data-data kecenderungan perilaku masyarakat ini harus dilindungi. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat regulasi untuk mengantisipasi hal tersebut.

"Oleh sebab itu kita harus lindungi betul kedaulatan digital kita. Harus dilindungi betul, regulasinya yang harus mengejar. Bukan kita yang ngurusi urusan masalah regulasi mbuletnya ke mana-mana, ruwetnya ke mana-mana, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun aja belum jadi," ujar Jokowi.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah segera menyusun daftar barang impor atau positive list yang bisa masuk ke Indonesia melalui e-commerce.

Mendag  menyatakan positive list tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, tapi melibatkan kementerian lainnya. Untuk itu, pemerintah akan melakukan rapat dengan kementerian terkait guna membahas daftar barang yang diizinkan masuk ke Indonesia. (HAP)

Baca Juga: Presiden Hadiri Serah Terima Alutsista Pesawat ke TNI