CARITAU BANDUNG - Status Bandung darurat sampah diperpanjang hingga 25 Oktober mendatang. Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya dalam penyelesaian persoalan sampah yang saat ini masih terjadi di Kota Bandung. 

Salah satunya, dengan mendorong seluruh perkantoran pemerintahan di Kota Bandung untuk mengelola sampahnya. Dengan hal itu, maka diharapkan dapat menghadirkan kantor pemerintah yang bebas sampah.

Baca Juga: DKPP Kota Bandung Gelar Vaksin Rabies dan Sterilisasi Kucing Liar Gratis, Catat Tanggal dan Syaratnya

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyebut, perkantoran pemerintah harus menjadi contoh menghadirkan kawasan yang bebas sampah.

"Di masa kedaruratan seperti sekarang perlu adanya teladan dari kita semua. Termasuk di kantor pemerintah semua harus bebas sampah," kata Bambang, dikutip dari keterangan resminya, Selasa (3/10/2023).

Ia meminta semua kantor pemerintah mulai dari lingkungan sekretariat, dinas maupun kewilayahan dapat mulai mengurangi sampah dari seluruh aktivitas perkantorannya.

"Tidak ada lagi botol - botol di tempat kita rapat. Kita mulai pakai Tumbler. Kedepan seluruh kegiatan kita jangan sampai menimbulkan sampah," ujarnya.

Bambang telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota (Inwal) dan Surat Edaran terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung pada masa darurat.

"Saya buat Inwal untuk semua stakeholder di Kota Bandung, juga membuat SE untuk mengelola sampah. Sebuah keniscayaan sampah bisa selesai dalam waktu singkat," tuturnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyebut sampah di Balai Kota Bandung telah terkelola dengan baik. 

Sampah yang dihasilkan di balai kota, ujar Ema, telah dipisahkan mulai dari organik, anorganik dan residu.

"Di Balai Kota Bandung sudah zero waste office. Saya mendorong juga ini dilakukan di seluruh kantor pemerintah," katanya.

Sedangkan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Didi Ruswandi mengatakan, empat dinas yang berkantor di kompleks perkantoran pemerintah di Jalan Cianjur telah sepakat untuk mengurangi sampah di kantor. 

Salah satunya, dengan mewajibkan seluruh karyawan untuk membawa tumbler dari rumahnya masing-masing. 

"Semua tidak ada air kemasan semua diganti gelas biasa, nanti ada pengolahan sampah dan diwajibkan memakai tumbler," kata dia.

Selain itu, para pedagang di sekitar Jalan Cianjur juga akan diberikan edukasi dan sosialisasi agar tidak menggunakan kemasan yang dapat menimbulkan sampah.

"Mudah-mudahan akhir Oktober perkantoran di Jalan Cianjur telah zero waste," katanya.

Penambahan KBS

Selain itu, Pemkot Bandung terus mengakselerasi penambahan Kawasan Bebas Sampah (KBS), sebagai upaya menekan produksi sampah di Kota Bandung. 

Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mendorong adanya kawasan bebas sampah baru, berkaca pada kondisi darurat sampah yang dihadapi Kota Bandung.

Ia mendorong hadirnya 3 sampai 5 KBS baru di setiap kelurahan. Selain penambahan KBS, pengurangan volume sampah juga akan menjadi penilaian kinerja camat dan lurah.

"Di masa darurat semua dinas melaksanakan fungsi kebersihan lingkungan itu adalah IKP (Indeks Kinerja Pegawai) yang ditambahkan termasuk kewilayahan. Ukurannya tadi sudah disampaikan, baseline-nya itu volume harus berkurang," kata Bambang 

"Semua akan diberikan target. Misal, minimal 5 KBS per kelurahan, nanti kita cek. Kalau belum tercapai kita cari apa masalahnya," imbuhnya.

Selain itu, Bambang juga menginstruksikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang mengelola sampah dengan Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan Sampah).

Ia menyebut sampah merupakan persoalan perkotaan yang harus diselesaikan dengan kolaborasi dan sinergisitas seluruh elemen masyarakat. Hingga nantinya menjadi kebiasaan masyarakat.

"DLH jadi leading sektor ajak relawan seperti Karang Taruna untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Misal Disdik bisa tidak jadi muatan lokal untuk edukasi lingkungan untuk edukasi di sekolah," ujarnya.

Selain itu, Bambang menyebut saat ini masih ada puluhan TPS yang masih overload. Untuk itu, Pemkot Bandung juga telah mengajukan penambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti.

Bambang menyebut seluruh upaya dalam penyelesaian masalah sampah harus dengan komitmen semua pihak dan perlu dilakukan secara konsisten.

"Terpaling penting adalah konsistensi. Mari kita konsisten melaksanakannya," katanya. (IRN)

Baca Juga: Antusiasme Warga Tinggi, Disdagin Kota Bandung Siapkan Strategi Antrean Operasi Pasar Beras Murah