CARITAU SOLO – DPRD Kota Surakarta menyebut persoalan perdagangan daging anjing yang hingga saat ini masih terjadi di Solo tidak hanya butuh regulasi untuk penyelesaiannya tetapi juga pendekatan sosiologis.

"Yang pertama, penyelesaian ini tidak bisa dari sisi regulasi sebagai langkah awal, regulasi itu justru langkah terakhir," kata Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024).

Baca Juga: Proses Hukum Masih Berjalan, Pemkot Solo Tunggu Keputusan Hukum Benteng Vastenburg

Ia mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan sosiologis dari pimpinan. Terkait hal itu, pihaknya sudah pernah menyampaikannya secara langsung kepada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

"Saya memberikan perumpamaan misalnya begini, pada saat Pak Jokowi menyelesaikan masalah PKL Banjarsari itu tidak dengan regulasi. PKL Banjarsari yang dipindah ke Pasarkliwon itu tidak dengan pendekatan regulasi tapi pendekatan sosiologis, diajak makan, diajak ngobrol, diajak makan, diajak ngobrol," katanya.

Baru setelah melalui proses diskusi yang panjang akhirnya eksekusi pemindahan pedagang baru dilakukan.

"Itu setelah sekian kali ada pembicaraan yang santai, pembicaraan yang lepas. Lalu diakomodasi apa yang menjadi usulan para pedagang, lalu pindah dengan dikirab, tanpa harus mengeluarkan regulasi bahwa PKL itu harus bubar, kan enggak," katanya.

Sama halnya dengan persoalan daging anjing, dikatakannya, jika Gibran mau menyelesaikan permasalahan tersebut di Solo maka pendekatannya harus sosiologis.

"Sekarang regulasi oke, tapi diakhir saja buat finishing touch, apakah lewat surat edaran atau perwali," kata dia.

Menurut dia, seharusnya Gibran memiliki perangkat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pendekatan sosiologis.

"Dengan melibatkan person-person yang punya pengaruh di bidang itu, lalu memberikan supporting kebijakan alih profesi para pedagang daging anjing," katanya.

Untuk menyelesaikan hal itu, menurut dia bisa didukung oleh APBD Kota Surakarta.

"Saya kira dewan pasti setuju," katanya seperti dilansir Antara.

Kritik Muhaimin

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 01 Muhaimin Iskandar mengaku prihatin karena ada kota di Jawa yang menjadi sumber makanan babi dan anjing, padahal penduduknya mayoritas muslim.

"Masa ada kota, kok menjadi sumber makanan babi dan anjing di (pulau) Jawa, itu ndak pas. Sehingga sulit berkembang menjadi ekonomi," kata Cak Imin saat menghadiri acara Haul Masyayikh Ponpes Terpadu Al-Yasini, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Minggu (14/1).

Ketum PKB itu menilai, hal ini menjadi salah satu penghambat tumbuh kembangnya wisata halal di Indonesia. Bukan mau melarang, tapi tempat makanan yang menjual produk tidak halal sudah seharusnya disertifikasi sehingga tidak tumbuh liar.

"Ada banyak yang mengganggu wisata halal, itu antara lain tumbuh kembangnya makanan-makanan haram yang tidak disertifikasi sehingga liar," tegasnya. (DIM)

Baca Juga: Ratusan Anjing yang Diselundupkan ke Solo Dibeli Rp250 Ribu Per Ekor dari Subang