CARITAU JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyoroti adanya beberapa kecurangan dalam Pulpres 2024. Kecurangan yang dimaksud salah satunya memberikan arahan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menyebut, berbagai kecurangan-kecurangan terjadi di beberapa tempat, seperti adanya video rekaman diduga suara kapolres, kajari, bupati, hingga dandim yang memberikan arahan memenangkan Prabowo-Gibran.

Meski kebenaran rekaman itu telah dibantah Mabes Polri dan Kejaksaan Agung, tetapi Todung berpendapat video tersebut bisa mempengaruhi pemilih.

Dirinya menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini," kata Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, seperti dikutip Kamis (18/1/2024).

Dirinya menyebut kecurangan juga ditemukan ketika Sekretaris PGRI Kota Medan Andy Yudhistira mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo-Gibran.

Bahkan, kata dia, Sekda Takalar M Hasbi mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji mengangkat tenaga guru CPNS menjadi PNS jika Prabowo-Gibran menang. Belakangan, isu ini telah dibantah Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

"Ini juga ya, satu kecurangan yang sangat telanjang di depan mata kita dan tidak bisa di benarkan sama sekali," ujarnya.

Todung mengatakan kecurangan lainnya terlihat saat Menteri BUMN Erick Thohir hanya mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dalam acara perayaan natal bersama Kementerian BUMN dan BUMN di JCC Senayan, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Menurut Todung, hal itu jadi sinyal keberpihakan.

"Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair," katanya.

Todung menilai pola kecurangan-kecurangan ini akan terus terjadi hingga hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Ia pun mengatakan dugaan kecurangan itu telah dilaporkan TPN Ganjar-Mahfud ke Bawaslu RI. TPN menunggu ketegasan Bawaslu untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. (DID)