CARITAU JAKARTA - Film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’ yang membongkar praktik kecurangan di Pemilu 2024 tengah viral dan menjadi bahan perbincangan publik sejak Minggu (10/2/2024). Film karya dari sutradara Dandhy Laksono cs yang juga merilis dokumenter ‘Sexy Killers) menuai pro kontra publik di platform media sosial.

Dalam film tersebut, ada sejumlah nama yang disebut terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu 2024, dari mulai politisi hingga Penjabat Gubernur di sejumlah daerah.


Sejumlah pihak yang namanya terseret di dalam film tersebut kemudian angkat bicara Salah satunya Muhammad Lutfi mantan Menteri Perdagangan di kabinet Presiden Jokowi. Muhammad Lutfi membuat konten di TikTok terkait ‘Dirty Vote’

“Dirty Vote: Dokumenter Aktivis atau Kampanye Terselubung?” tulis narasi pada video unggahan M Lutfi tersebut, Senin (12/2/2024).

Lutfi menyebutkan, bahwa Dandhy seolah-olah memiliki agenda terselubung di film terbarunya itu. Lutfi kemudian mengatakan soal film Dandhy yang lain yakni ‘Rayuan Pulau Palsu’.

Lutfi menyebut, film ‘Rayuan Pulau Palsu’ itu berisi kritik keras soal reklamasi namun justru yang dikritiknya yang menjalankannya. Saat ia membicarakan hal itu, latara dalam videonya belakangnya menampilkan wajah Anies Baswedan.

Lutfi kemudian berlanjut pada film Dandhy yang lain yakni ‘Sexy Killer’. Menurutnya film itu juga bertujuan untuk menyerang Jokowi.

“Tapi apa dampaknya? Dandhy mencoba riding wave kasus 212 dengan ‘Rayuan Pulau Palsu’ dan lagi-lagi menyerang pak Jokowi lewat ‘Sexy Killer’. Tapi bukan kritik yang membangun tapi malah opini yang dipaksakan,” ujar Lutfi.

Selain itu. Lutfi juga menyebut jika ‘Dirty Vote’ bukanlah film dokumenter, menurutnya film itu lebih mirip kampanye terselubung.

“Kelihatannya. Bukti menunjukkan jelas elemen film ini mulai dari krunya hingga sutradaranya terang-terangan mendukung capres lain,” ucap Lutfi

“Berlagak sebagai aktivis yang ingin bicara tentang negara, padahal mereka mendukung paslon tertentu. Ini bukan pendidikan melainkan propaganda terang-terangan untuk menjelekkan nama presiden kita,” ujarnya.

Diketahui, film dokumenter eksplanatori ‘Dirty Vote’ yang digarap oleh sutradara Dandhy Dwi Laksono resmi dirilis Minggu (11/2/2024).

Dalam film tersebut, tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari menguliti bagaimana berbagai instrumen kekuasaan digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni diterangkannya telah dilakukan penguasa demi mempertahankan status quo.

Dalam film dokumenter berdurasi 1 jam 57 menit itu, Feri Amsari salah satunya menyinggung soal kinerja Bawaslu RI yang dinilai kurang maksimal menindak pelanggaran pemilu. Selain itu ada juga gugatan soal batas usia Calon Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi oleh,  Almas Tsaqibbirru yang diterima meskipun tengah hari libur.  

Selain itu ada juga soal menteri-menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat mengkampanyekan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran, kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area car free day atau CFD Bundaran HI, hingga pertemuan Gibran dengan sejumlah kepala desa di Istora Senayan.

Feri juga turut menyinggung integritas para ketua dan anggota Bawaslu RI. Di mana mereka diseleksi oleh panitia seleksi yang diketuai Juri Ardiantoro yang kekinian menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. (IRN)