CARITAU JAKARTA -  Silang sengketa lahan Cakung, Jakarta Timur milik Abdul Halim belum menemui ujung.

Belum lama ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 441/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim. yang memenangkan pihak Abdul Halim.

Menurut Ketua Gerakan Nasional (Gernas) 98, Anton Aritonang, langkah yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Jaktim dengan mengajukan banding tidak etis dan mengindikasikan adanya dugaan korupsi.

Pasalnya, persoalan sengketa tanah Cakung milik Abdul Halim merupakan sengketa antar individu, bukan sengketa dengan instansi.

"Secara politik ini tentu sangat tidak etis. Yang bersengketa kan antara individu, masing-masing individu ini sama-sama melakukan proses hukum," kata Anton kepada awak media, Minggu, (23/1/2022).

Anton menambahkan, langkah yang ditempuh oleh Kantor Pertanahan Jaktim ini merupakan sejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya. 

“Ini sama saja intervensi dalam persoalan individu,” terang Anton.

Padahal sebagai instansi, harusnya Kantor Pertanahan Jaktim hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam sengketa tanah, bukan malah masuk ke ranah hukumnya.

"Kalau mereka (Kantor Pertanahan) melakukan banding, justru ini menunjukkan keberpihakan kepada pihak lawan terbanding. Berarti kan ada korupsi, kolusi di situ antara PT Salve Veritate (Benny Simon Tabalujan) dengan BPN," tutur Anton.

Ia kembali menegaskan, apa yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan Jaktim  salah kaprah.

"Instansi tidak boleh melakukan banding. Dia harusnya hanya siap memberikan data saat proses peradilan, kalau memang diminta, bukan masuk ke wilayah sengketa kedua belah pihak. Ini menunjukkan memang ada mafia di dalam BPN," pungkas Anton. (RIO)