CARITAU SURABAYA – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mempergencar promosi Program Jatim Bejo atau Jatim Belanja Online bertepatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Program Jatim Bejo menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan peran serta pelaku UMKM.

“Harapannya pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel,” kata Gubernur Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Minggu (12/12/2021).

Pada 22 November 2021 Khofifah telah menerbitkan Pergub Nomor 61 Tahun 2021 tentang ‘Pemanfaatan Penyelengara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur’.

“Pergub itu merupakan perubahan dari Pergub Nomor 76 Tahun 2020 yang mengubah batasan transaksi dari Rp 50 juta menjadi Rp 200 juta,” ujar Khofifah 

Guna mengembangkan Jatim Bejo, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Bank Jatim bekerja sama dengan Mbizmarket selaku pemilik e-marketpalce sedang mengembangkan fitur baru pembayaran virtual account.

Menurut Khofifah, berdasarkan laporan dari Biro PBJ per 30 November 2021, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Jatim Bejo mencapai Rp 35,8 miliar yang berasal dari 13.701 pesanan. 

“Transaksi tersebut tertinggi se-Indonesia melalui belanja toko daring. Sampai saat ini sudah terdapat 1.659 penyedia dan 29.477 produk yang sudah tayang pada Program Jatim Bejo,” jelasnya.

Sebanyak 24 pemkab atau pemko di Jatim sudah berkomitmen menggunakan Jatim Bejo. Khofifah optimis pada tahun 2022 semakin besar total transaksi karena semakin banyak pemkab atau pemko di Jatim yang akan bergabung karena sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-katalog dan e-marketplace.

“Insyaallah sesuai tagline tahun 2022 ‘Optimis Jatim Bangkit’, Jatim Bejo bakal turut menunjang. Transaksi semakin besar, semakin banyak pemkab atau pemko yang bergabung pada Jatim Bejo,” harapnya.

Perlindungan Bagi UMKM

Khofifah juga berharap Jatim Bejo mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku UKM, sejalan harapan Presiden Jokowi bahwa e-marketplace bisa menunjang UMKM menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

"Platform Jatim Bejo juga harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil," katanya sembari menyebut kontribusi UMKM bagi PDRB Jatim sebesar 57,25%.

Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Gatot Pambudhi Poetranto mengapresiasi Jatim Bejo.

“Harapan kami Program Jatim Bejo ini bisa replikasi ke daerah lain karena merupakan inovasi yang melibatkan UMKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UMKM bisa diakses melalui daring,” pujinya.

Menurutnya, melalui Jatim Bejo jika terjadi fraud akan tercatat secara elektronik sehingga transparan, cepat dan mudah. “Akuntabilitas bakal terjaga sehingga mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang/jasa” tandasnya.(HAP)