CARITAU JAKARTA – Kasus hilangnya tujuh Anak Buah Kapal (ABK) berwarga negara Indonesia di perairan Mauritius pada Februari 2021 lalu masih menimbulkan misteri. Pasalnya hingga saat ini, belum ada kejelasan di mana keberadaan tujuh ABK kapal yang hilang tahun lalu itu.

Merespon hal itu, Kementerian Luar Negeri menuntut otoritas setempat untuk melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut.

“Berbagai langkah dilakukan oleh Kemlu dan KBRI Antananarivo. Selain komunikasi intensif, ada tujuh nota diplomatik yang telah dilayangkan ke Kementerian Luar Negeri Mauritius untuk mendorong penyelidikan dan kejelasan nasib tujuh ABK WNI kita,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu Judha Nugraha dalam pengarahan media secara daring pada Kamis (10/2/2022).

Judha mengungkapkan, Enam di antara ABK yang hilang itu merupakan kru Kapal Wei Fa, sementara satu ABK bekerja di Kapal De Hai. Keduanya adalah kapal ikan berbendera Taiwan.

"Berdasarkan keterangan saksi mata, Kapal Wei Fa dan Kapal De Hai meninggalkan dermaga Mauritius pada 26 Februari 2021 sebelum dinyatakan hilang di laut," ucap Judha.

Judha menjelaskan, pada 2 Maret 2021, aparat keamanan Mauritius telah menemukan kapal Wei FA dan menarik kembali Kapal tersebut ke Ibu Kota Port Louis.

ia menambahkan, namun saat menemukan Kapal tersebut, otoritas setempat melaporkan tujuh ABK WNI itu tidak ditemukan.

“Aparat Mauritius telah melakukan penyelidikan terhadap semua kru kapal yang ada dan terdapat indikasi tindakan kriminal,” ujar Judha.

Judha mengatakan, pihaknya menunggu pernyataan resmi dari kepolisian Mauritius tentang hilangnya tujuh ABK WNI pada September 2021.

ia mengungkapkan terkait dengan kasus tersebut, Kemenlu dan KBRI Antananarivo mengklaim telah melakukan berbagai langkah untuk menemukan jawaban tersebut.

KBRI, kata Judha, juga telah melakukan Komunikasi intensif dengan pihak Mauritius dengan penandatangan nota diplomasi yang dilayangkan Kemenlu dalam upaya mendorong proses penyelidikan.

Selain itu Judha juga menegaskan telah berkomunikasi dengan pihak otoritas setempat untuk meminta hasil penyelidikan dan mendorong penegakan hukum jika benar ditemukan tindak kriminal.

“Kami juga berkoordinasi dengan Taipei karena kapalnya berbendera Taiwan untuk memastikan pemenuhan hak ketujuh ABK kita. Terakhir kami mendapat informasi sebagian ABK kita mendapat asuransi yang telah diberikan kepada keluarga mereka,” pungkasnya. (GIBS)