CARITAU JAKARTA - Sejumlah relawan dan pendukung dari capres-cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD  berkumpul dalam sebuah acara silaturahmi dan dialog untuk menyuarakan penolakan terhadap kecurangan dalam Pilpres 2024.

Acara yang bertajuk 'Silaturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang' ini dihelat di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN), Penjernihan, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Salah satu inisiator acara, Winston Herlanjaya mengatakan sistem demokrasi Indonesia tengah mengalami penurunan kualitas akibat adanya kecurangan yang terstruktur dan massif dalam pilpres, yang disertai dengan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu.

Adapun, Pilpres dan Pemilu 2024 baru saja terlaksana pada 14 Februari 2024, dengan memunculkan capres-cawapres Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang menurut hasil Quick Qount dan Real Count yang telah menyentuh angka 77%.

"Negara telah menyimpang dari arah dan tujuan demokrasi. Penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berwenang telah menciderai kedaulatan rakyat Indonesia," ujarnya.

Dalam acara tersebut, para peserta dari kedua kubu menyatakan penolakan mereka terhadap praktik curang dalam pemilu, serta mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk melakukan usulan diskualifikasi terhadap calon presiden dan wakil presiden yang terlibat dalam pelanggaran konstitusi.

Marlin, seorang relawan dari pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD, menambahkan bahwa mereka juga mendesak DPR untuk memanggil Presiden Joko Widodo untuk dipertanggungjawabkan atas dugaan ketidaknetralannya dalam pemilu.

Selain itu, para peserta dari kedua kubu juga sepakat untuk membentuk Forum Pejuang Rakyat (FPR) atau Gerakan Rakyat Menolak Pilpres Curang, yang akan melakukan aksi demonstrasi selama proses pengusulan hak angket, sebagai respons terhadap kesulitan dalam sistem demokrasi.

Tidak hanya dari kalangan relawan, poros buruh yang juga pendukung capres-cawapres 01 turut menekankan pentingnya DPR untuk menggelar hak angket dan siap mengorganisir aksi besar sebagai bentuk perlawanan terhadap kecurangan dalam Pilpres 2024.

Para peserta juga mendesak DPR untuk memeriksa komisioner KPU yang terlibat dalam kecurangan pemilu, serta menentukan proses tahapan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon dari kubu 01 dan 03. (RMA)