CARITAU MAKASSAR – Pembangunan proyek Infrastruktur permukiman pendukung wisata Toraja senilai Rp40 miliar di Kabupaten Toraja Utara (Torut) Sulsel mangkrak, sehingga Polda Sulsel beri sinyal bakal turun tangan.

"Sudah jadi atensi untuk ditindak lanjuti oleh Tim Tipikor,” tegas Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol Widony Fedri, di Makassar, Jum'at (18/2/2022).

Pekerjaan proyek yang menggunakan pagu anggaran Rp50 miliar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 itu memang terbengkalai alias mangkrak. 

Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi) mendesak aparat penegak hukum, baik Polda maupun Kejati Sulsel, segera menyelidiki aroma korupsi pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur permukiman pendukung wisata Toraja tersebut.

“Dengan mangkraknya pekerjaan, tentu ada masalah sehingga kami desak Polda maupun Kejati segera turun menyelidiki kasus ini,” kata Kadir Wokanubun, Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, saat dimintai tanggapannya, Rabu (16/2/2022).

Kadir berharap, penegak hukum menelusuri dugaan pelanggaran, sejak pelaksanaan tender hingga memeriksa kualitas pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan juknis atau melanggar juknis.

“Jika melihat di LPSE pagunya Rp50 miliar, tapi perusahaan yang menang itu penawarannya hanya Rp39 miliar lebih. Artinya kualitas pekerjaan bisa menjadi taruhan juga di sini. Saya kira sangat patut segera diselidiki,” jelas Kadir.

Wabup Torut Lapor Gubernur

Wakil Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong, merupakan pihak pertama yang menyesalkan mangkarknya proyek tersebut beberap waktu lalu.

Dia mengaku kecewa berat saat meninjau proyek yang kabarnya dikerjakan oleh sebuah perusahaan asal Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Pak Wabup pun segera menelepon Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang saat itu masih berstatus Plt Gubernur.

“Izin Pak Plt Gubernur, saya berada di salah satu proyek yang sangat strategis untuk pariwisata, tapi sayang sekali dana dan perhatian pemerintah dijawab dengan proyek yang amburadul seperti ini,” ungkap Frederik.

Dia pun mengungkapkan dampak yang dialami pemerintah Torut akibat amburadulnya pekerjaan mega di obyek wisata Tirotiku tersebut.

“Yang sangat dirugikan, selain pemerintah (pusat) adalah Toraja Utara karena daerah ini adalah daerah wisata. Dua proyek ini, baik yang ada di Tirotiku maupun di Bori’ Kalimbuang, seharusnya membuat daya tarik wisata bertambah di Toraja Utara, tapi yang kita dapati sekarang adalah proyek yang terbengkelai,” ungkap Frederik kesal.

Dia pun menduga proses penentuan pemenang tender proyek bermasalah, sehingga kontraktor yang tidak layak terpilih menjadi pemenang.(KEK)