CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pimpinan Bank Dunia di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/2/2022), membicarakan  Covid-19, mangrove, ibu kota negara hingga Myanmar. 

“Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai Covid-19, kemudian tadi mengenai energy transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota. Sangat luas pembicaraan tadi, juga bicara sampai pada Myanmar juga,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya selepas pertemuan.

Pimpinan Bank Dunia yang hadir adalah Axel Van Trotsenburg selaku Managing Director of Operations, Manuela V Ferro selaku Vice President East Asia and Pasific Region, serta Satu Kahkonen selaku Country Director Indonesia.

Presiden Jokowi didampingi Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. 

Pertemuan juga membahas hal penting seperti Presidensi G20 Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, Bank Dunia memberikan dukungan terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia. Kepemimpinan Indonesia pada G20 yang didukung oleh dunia internasional memegang peranan penting dalam upaya pemulihan ekonomi global selepas pandemi.

“Banyak negara yang masih tertinggal dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’ itu bisa betul-betul terjadi, di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20, serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian kepada negara-negara yang masih belum bisa pulih. Karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting,” papar Sri.

Selain itu juga dibahas bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh penerapan transisi energi, komitmen melaksanakan Komitmen Paris, hingga menurunkan karbon sesuai dengan nationally determined contribution (NDC) Indonesia. 

Namun untuk mencapai ambisi net zero di dunia, Indonesia memerlukan dukungan internasional terutama dalam hal pendanaan dan kerangka kebijakan.

“Dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik,” paparnya.

Menurut Menkeu, Presiden juga menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat dan Indonesia tidak mau sekedar bicara.

“Kita mau melakukan. Namun untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

Isu Myanmar dan Afghanistan

Pembicaraan juga membahas ketahanan pangan dunia, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan perhatiannya mengenai tren kenaikan harga pangan dunia yang bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia.

“Bapak Presiden sangat ingin pemulihan ekonomi dunia tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan, yang tentu akan sangat membebani masyarakat. Oleh karena itu, perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu,” ungkapnya.

Sementara di bidang lingkungan, Bank Dunia memberikan dukungan untuk program penanaman kembali mangrove di Indonesia. Program tersebut bisa menjadi salah satu contoh upaya Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim.

“Juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan, kita tidak terjadi kebakaran selama tiga tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan,” tambahnya.

Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai beberapa isu kawasan seperti Myanmar dan masalah kemanusiaan di Afghanistan. 

Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap isu kemanusiaan di dua negara tersebut.

“Masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia,” imbuh Menkeu. (GIBS)