Caritau JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Otoritas Jasa Keungan (OJK) menjaga dan mengawal gelombang digitalisasi keuangan seperti munculnya bank dan asuransi berbasis digital, pembayaran elektronik, serta inovasi-inovasi teknologi finansial lainnya, di mana penipuan dan tindak pidana keuangan terus terjadi di masyarakat.

“Perkembangan yang cepat ini harus dijaga, harus dikawal dan sekaligus difasilitasi untuk tumbuh secara sehat untuk perekonomian masyarakat kita. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India, serta bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar ke-7 dunia di 2030,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pidato kunci pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/10/ 2021).

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Menurut Presiden, gelombang digitalisasi termasuk digitalisasi keuangan telah terjadi beberapa tahun terakhir yang dipercepat oleh pandemi COVID-19.

Momentum percepatan digitalisasi harus disambung dengan upaya membangun ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

Selain itu harus memiliki mitigasi risiko atas kemungkinan timbulnya permasalahan hukum dan permasalahan-permasalahan sosial demi mencegah kerugian dan meningkatkan perlindungan kepada masyarakat.

“Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Jokowi.

Kepala Negara juga berpesan agar pembiayaan teknologi finansial didorong untuk kegiatan produktif, membangun kemudahan akses, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, membantu pelaku UMKM agar lebih banyak melakukan transaksi digital yang minim aktivitas fisik, serta membantu UMKM naik kelas dan masuk ke ranah digital.

“Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah ke bawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional,” tambahnya.

Menurut Presiden Jokowi, penyedia layanan keuangan digital juga harus berorientasi Indonesiasentris dan tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga ke seluruh penjuru Tanah Air.

Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta seluruh industri jasa keuangan untuk melaksanakan program literasi keuangan dan literasi digital mulai dari desa, mulai dari pinggiran.

“Bukan hanya agar masyarakat bisa memanfaatkan jasa dari industri keuangan, tapi juga untuk memfasilitasi kewirausahaan mereka dengan risiko yang rendah,” tambahnya.

Presiden berharap ekosistem keuangan digital yang tangguh dan berkelanjutan harus terus dijaga demi mendorong percepatan pergerakan ekonomi nasional yang inklusif, serta berkontribusi lebih besar pada upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Komitmen, keberpihakan dan kerja keras Bapak dan Ibu sekalian sangat ditunggu oleh pelaku pelaku ekonomi, utamanya pelaku ekonomi kecil khususnya juga usaha mikro, kecil dan menengah untuk segera bangkit dari dampak pandemi COVID-19 dan terfasilitasi untuk memanfaatkan peluang baru yang bermunculan,” tandasnya.(bim)