CARITAU JAKARTA - Setiap kali upacara kemerdekaan salah satu yang paling ditunggu adalah keragaman dan keindahan pakaian adat nusantara yang dikenakan Presiden dan para tamu undangan.

Pada upacara kali ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenakan baju Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Surakarta, Jawa Tengah, pada Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada Kamis (17/8/2/2023).

“Ini dari Keraton Surakarta Hadiningrat,” kata Jokowi kepada wartawan sebelum upacara dimulai.

Baca Juga: Jokowi Resmikan 30 Ruas Jalan di Sumut Sepanjang 209 Km, Telan Biaya Rp868 Miliar

Ageman tersebut dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji, yang artinya saat di mana raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawula atau masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, di sepanjang jalan Sang Raja membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasih kepada kawulanya atau bisa disebut dengan turuba (turun ke bawah).

Upacara HUT Kemerdekaan RI tahun ini kembali dimeriahkan dengan penampilan tamu-tamu undangan yang memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Jokowi, hal itu sengaja dilakukan untuk menunjukkan keberagaman yang dimiliki dan merupakan kekuatan bangsa Indonesia.

“Ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita, kekuatan Indonesia yaitu keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid, kompak itu lah kekuatan besar Indonesia,” tutur Presiden Indonesia yang berasal dari Surakarta (Solo) itu, dikutip dari Antara.

Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Tahun ini diperkirakan menjadi upacara HUT Kemerdekaan RI terakhir yang diselenggarakan di Istana Merdeka di Jakarta, karena pada 2024 Presiden Joko Widodo menargetkan untuk mengadakan upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (IRN)

Baca Juga: AHY Ungkap Kesiapannya untuk Tuntaskan 'Pekerjaan Rumah' Kementerian ATR/BPN