CARITAU JAKARTA – Hasil Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia) menyebutkan status Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kini masuk dalam kategori partai papan bawah. Menurut Direktur LSI, Djayadi Hanan, elektabilitas PPP ada di bawah 4 persen yang merupakan batas Parliamentary Treshold. 

Djayadi mengatakan, berdasarkan survei terakhir yang dirilis oleh LSI, elektabilitas PPP berada di angka 1,4 dan 1,5 persen yang jauh dari angka Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen.

Baca Juga: Sidang PHPU, Polri Perketat Pengamanan Gedung MK

"PPP masih di papan Bawah bahkan setara dengan Perindo jelas dibawah 4 persen. Biasanya PPP ini partai menengah tapi kini menurun sekali, dibandingkan tahun 2014 kursi PPP turun sampai 50%," kata Djayadi, dalam diskusi bertajuk 'Menakar Peluang PPP Menembus Parlemen pada Pemilu 2024,' di Jakarta, Selasa (16/8/2022). 

Menurut Djayadi, faktor seorang tokoh dalam sebuah partai politik sangat berperan penting untuk menarik suara pemilih dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. 

Dalam hal ini, lanjut Djayadi, faktor tokoh Ketum PPP Suharso Monoarfa yang dikenal low profile dan stagnan dalam memimpin disinyalir akan menambah beban partai untuk bersaing dalam pemilu 2024. 

"Tantangannya berat ini, tokoh nasional gak ada, ini (Suharso) tidak terlihat secara nasional. Ketokohan di tingkat nasional itu untuk wibawa parpol ini juga bagian dari konsolidasi," ujar Djayadi. 

Menurut dia, salah satu penunjang suara partai untuk bersaing dalam kontestasi politik Pemilu 2024 yakni publik menginginkan seorang tokoh pemimpin yang dekat dengan rakyat. 

Sementara itu, sosok Suharso menurut Djayadi sejauh ini bukanlah salah satu sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Djayadi menilai, ketidakmampuan Suharso dalam menggerakkan mesin partai juga menjadi penyebab menurunnya elektabilitas PPP. 

"Pemilih masih menginginkan tokoh yang merakyat. Kalau Ketum PPP itu gak dikenal rakyat. Kalau merakyat itu pasti dikenal toh,"

"Ini ketua umum bisa menggerakkan mesin partai? Gerak ga? Nah pendorong mesin partai ini ketua umum," sambung Djayadi. 

Selain itu, dalam beberapa survei yang telah dirilis, Djayadi menjelaskan, tingkat elektabilitas Suharso sebagai Ketua Umum PPP sangat rendah jika dibandingkan dengan Ketum Parpol lain yang lolos di Senayan.

"Tingkat elektabitasnya Ketum PPP paling rendah dibandingkan dengan Ketum Parpol yang lolos ke Senayan lainnya," jelas Djayadi.

Karena itu PPP harus segera mengambil Langkah untuk mengatasi hal ini, salah satunya, menurut Djayadi adalah PPP harus berani mengonsolidasikan di internal partai untuk segera menentukan tokoh tingkat nasional yang dekat dengan rakyat agar dapat mendongkrak elektabilitas partai.   

"Kandidat bersih, tidak korupsi dan jujur. Pemimpin yang punya kapasitas dan berwibawa pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah. Posisi Suharso Kepala Bappenas harus bisa membantu konsolidasi di internal PPP," tutur Djayadi. 

Selain itu, ia menambahakan, dalam penentuan tokoh nasional nanti PPP jangan sampai terkurung dari Koalisi Indonesia Bersatu yang dinilai akan memperlambat manufer partai untuk bersaing di kontestasi pemilu 2024. 

"Kapan PPP harus bergerak dan menggerak mesin partai? Ya sekarang, kapan lagi waktu itu tinggal sedikit ke 14 Februari. PPP jangan terkurung dari KIB," tandas Djayadi. (GIB)

Baca Juga: Dosen UNJ: Pemilu 2024 Abaikan Etika dan Moral Demokrasi!