CARITAU JAKARTA -  PLN membutuhkan investasi sekitar Rp72 triliun per tahun hingga 2030 dalam rangka mendukung proyek ketenagalistrikan sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030.

"Adanya kebutuhan investasi yang sangat besar sedangkan dana internal terbatas maka PLN memerlukan dukungan pendanaan yang bersumber dari eksternal.Vice President of Financial Institution and Market Research PT PLN (Persero) Maya Rani Puspita dalam Task Force 8 T20 2022 di Jakarta, Kamis (21/7/2022).

Baca Juga: PLN Jatim Targetkan Penjualan Tenaga Listrik 10,4 TWh di Kuartal I 2024

Beberapa opsi skema pinjaman pendanaan yang telah dilakukan PLN selama ini antara lain adalah berupa two-step loans atau penerusan pinjaman dari pemerintah.

Maya menjelaskan two-step loans merupakan suatu skema pendanaan dengan pinjaman dilakukan secara Government to Government (G to G) yang selanjutnya akan diteruspinjamkan oleh pemerintah ke PLN.

Selain itu, PLN juga memiliki pinjaman dengan skema direct lending dari dalam dan luar negeri baik dengan jaminan pemerintah maupun tanpa jaminan pemerintah.

Tak hanya itu, pinjaman-pinjaman yang dilakukan PLN pun turut melalui penerbitan surat utang dalam bentuk obligasi baik dalam negeri maupun global bonds.

“PLN mengeksplor opsi pendanaan seperti global bonds yang kami terbitkan pada 2017 maupun opsi penerbitan lain yang sekiranya memberikan benefit secara maksimal bagi PLN,” ujarnya.

Menurut Maya, masifnya nilai investasi ini menuntut PLN untuk terus mengekspor berbagai skema pendanaan sehingga perseroan terus mendapatkan pinjaman dengan pricing yang sangat kompetitif.

Terlebih lagi, bank dalam negeri memiliki kapasitas yang terbatas untuk memberikan pembiayaan mengingat harus tunduk terhadap ketentuan batas maksimum penyediaan kredit.

“Penyaluran kredit ke PLN sendiri saat ini space-nya sudah sangat terbatas sehingga mau tidak mau kami harus mengeksplor pendanaan dari luar negeri,” tandas Maya.(HAP)

Baca Juga: PLN Nusantara Power Sukses Operasikan PLTS Tahap 1 Kapasitas 10 MW di IKN