CARITAU MAKASSAR - Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin meminta agar Pemprov Sulsel tidak lagi melakukan belanja daerah hingga akhir tahun 2023.

Hal itu ditegaskan Bahtiar Baharuddin mengingat Gubernur Sulsel sebelumnya, Andi Sudirman Sulaiman (ASS) meninggalkan utang. 

Baca Juga: Disetujui Kemenpan-RB, Pemprov Sulsel Bakal Terima 12.662 Formasi PPPK

Kebijakan ini ditempuh imbas adanya defisit anggaran senilai Rp 1,5 triliun.

Ia awalnya menyinggung soal defisit anggaran yang salah satunya dipicu utang dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota.

"Maka caranya menyelamatkan kabupaten ini hentikan semua program. Anak-anak tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang," ungkapnya. 

Meski begitu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri ini menegaskan tetap akan bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Dia menyinggung harga diri orang Bugis Makassar untuk menyelamatkan Pemprov Sulsel.

"Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggung jawab, saya tidak akan lari dari tanggung jawab, maka saya akan ambil upaya penyelamatan," jelasnya.

Ia menilai ada perencanaan dan pengelolaan keuangan yang keliru yang sudah lama terjadi. Pengeluaran Pemprov Sulsel disebut lebih besar dari pendapatan.

"Berarti perencanaan keliru bertahun-tahun kan. Program lama itu perencanaan di langit, uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin," jelasnya.

"Misalnya tulis APBD Rp 10,1 (triliun) yah defisit Rp 1,5 artinya aslinya uangmu hanya Rp 8,5 T kan itu berarti 1,5 tidak ada duitnya," sambung Bahtiar. 

Bahtiar mengungkap defisit terjadi lantaran perkara utang dana bagi hasil (DBH) untuk kabupaten dan kota di Sulsel. Utang DBH juga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp 850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan," jelasnya.

Dia mencontohkan, dalam APBD dituliskan misalnya ada pendapatan Rp 500 miliar. Kemudian OPD membuat program yang bersumber dari dana itu, ternyata anggaran itu bukan milik Pemprov Sulsel.

"Misalnya ditulis akan ada pendapatan Rp 500 miliar diubah jadi program di PU atau Dinas Pendidikan kan nanti buat lelang, kegiatan segala macam, ini jelas-jelas yang tidak ada uangnya yang bayar siapa," tandasnya. (KEK)

Baca Juga: Pj Gubernur Sulsel Jamin Stok Beras Aman Selama Ramadan