CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampairkan pesan bahwa para calon pengelola keuangan negara di Kementerian Keuangan nantinya perlu memahami politik.

Hal itu disampaikan Menkeu saat memberi sambutan pada kegiatan Wisuda Adiwiranama  Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN 2023 di Jakarta, yang terpantau secara daring, Kamis (5/10).

Baca Juga: Anggaran Perlinsos Capai Rp443,4 Triliun, Alasan Pemerintah Masyarakat Belum Pulih dari Pandemi

"Saya berharap seluruh wisudawan STAN paham politik. Politik itu artinya bagaimana setiap kegiatan punya konsekuensi ke masyarakat luas. Kalian harus paham politik pada level mikro hingga global, karena keuangan negara adalah instrumen politik," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengingatkan bahwa keuangan negara tidak hanya terkait dengan akuntansi, tetapi juga kerap menjadi objek politik sehingga rentan menerima kritik. Kritik terhadap pengelola keuangan negara utamanya menyasar pada pengelola pajak dan bea cukai, di mana tiga lulusan terbaik PKN STAN berasal dari kedua bidang tersebut.

Menkeu meminta para wisudawan PKN STAN, yang diharapkan menjadi penerus Kementerian Keuangan di masa mendatang, memiliki mental yang memadai untuk menerima berbagai kritik.

"Kalian jangan menutupi identitas diri ketika menerima kritik. Jadilah orang yang mampu menjelaskan. Kalau kalian tidak yakin melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia melalui keuangan negara, jangan bekerja di Kementerian Keuangan," tambah Sri Mulyani.

Selain itu, Bendahara Negara juga menekankan pentingnya sikap terus belajar agar mereka bisa memberikan solusi ketika menghadapi isu keuangan negara yang dijadikan sebagai objek politik.

Terlebih, keuangan negara tidak hanya menjadi objek politik dalam negeri tetapi juga dalam relasi antarnegara. Negara-negara yang dihormati umumnya memiliki kinerja perekonomian yang baik.

"Jadi, kalian adalah elemen penting untuk membuat Indonesia kuat. Lihat, bandingkan, dan ukur dengan negara lain. Maka kita akan tahu apakah kita masih perlu lari jauh lebih keras lagi dan apa yang harus kita perbaiki. Ini adalah tugas kita," ujar Menkeu.(HAP)

Baca Juga: Aset Kripto Perlu Diatur dalam Standar Kebijakan Global, Menkeu Ungkap Alasannya