CARITAU JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti perihal manufer Presiden Joko Widodo menjelang kontestasi Pemilu 2024. Menurutnya, jelang Pilpres dan Pemilu 2024 manufer politik dari Presiden Jokowi dinilai semakin jauh dari etika moralitas serta ideologi kebangsaan. 

Hendardi menjelaskan, gambaran perihal etika, moral dan ideologi kebangsaan yang kian sirna dari pandangan mata itu lantaran saat ini cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden Jokowi semakin terlihat dalam rangka sebagai manufer untuk mengamankan karir politik menjelang masa habis jabatanya. 

Baca Juga: Bawaslu Sebut Telah Surati KPU Tiga Kali Terkait Permasalahan Sirekap

"Jadi dari mulai presiden hingga politisi sekelas Budiman Sujatmiko, sebagai salah satu anak asuh Jokowi, sama-sama menunjukkan gejala yang sama," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, dikutip Caritau com Jumat (21/7/2023).

Hendardi menuturkan langkah manufer politik Jokowi itu sebagai bentuk representasi sikap pragmatisme Presiden Jokowi didasari tanpa ideologi yang jelas dan hanya sebagai langkah memetik insentif kekuasaan paska masa waktu jabatanya berakhir. 

"Jadi Pragmatisme tanpa ideologi itu mendasari sejumlah manuver Jokowi, melalui para anak asuhnya, yang diketahui hanya mempertegas level kenegarawanan dan kepemimpinan Jokowi semata-mata untuk menjadikan dirinya sentrum kontestasi politik, sehingga memetik insentif kekuasaan pasca kepemimpinannya berakhir," terang Hendardi. 

Disisi lain, Hendardi menilai, geriliya politik yang dilakukan Presiden Jokowi telah membuktikan pengaruh kekuatan aura nya yang kuat meski dirinya bukanlah Ketua Partai Politik. Adapun atas kondisi itu, Jokowi saat ini dinilai masih tetap memainkan manufernya dalam berupaya untuk memastikan melindungi dirinya saat hendak abis dari masa jabatanya. 

"Meski dirinya bukan ketua partai politik, Jokowi saat ini terus memainkan bidak catur politik dan menimbang kekuatan politik terkait mana yang akan melindungi dirinya dan memastikan tetap memberi tempat bagi Jokowi kelak," ujar Hendardi.

Ia menambahkan, seharusnya sebagai tokoh politik nasional, Jokowi harus meningkat kan kapasitasnya dari seorang politikus menjadi negarawan. Hal itu harus dilakukan tak terlepas sikap etika politik yang harus diterapkan Jokowi jelang masa jabatanya berakhir. 

"Sebagai petugas partai yang dipercaya rakyat memimpin, level Jokowi seharusnya meningkat menjadi seorang negarawan dan tetap harus mempedomani etika politik dan kepemimpinan serta etika kepartaian darimana dirinya berasal," tandas Hendardi. (GIB/DID)

Baca Juga: KPU Makassar Mulai Kirim Logistik Pemilu ke Pulau Sangkarrang