CARITAU JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan mereshuffle kabinet lagi sebelum masa jabatannnya berakhir pada 2024. Dikabarkan, reshuffle tersebut bakal dilangsungkan pada sekitar bulan Januari 2023.

Namun, hal tersebut membuat hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kian memanas.

Baca Juga: Jokowi Respons Biaya Bangun Pabrik Bahan Baku Pupuk di Bontang Rp 1,2 T: Itu Uang Kecil!

Sejumlah Politikus PDIP pun semakin menunjukkan sikap konfrontasi dengan Partai Nasdem. Mereka secara gamblang mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot nama-nama Menteri yang berasal dari Nasdem, jelang reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju.

Padahal, hubungan kedua partai itu sempat mesra saat menjadi tim pemenangan Jokowi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Namun, relasi PDIP-Nasdem kian memburuk jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Panasnya hubungan kedua partai dinilai semakin memuncak setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden, yang disebut-sebut sebagai antitesis Joko Widodo.

Adu Mulut Politikus Kedua Partai

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat mendesak dua nama Menteri di Kabinet Indonesia maju yang berasal dari Partai Nasdem untuk mengundurkan diri. 

Dua nama tersebut diketahui Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Menurut Djarot, kedua nama tersebut mesti dievaluasi karena segi kinerja dan soal partai.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan KLHK itu perlu dievaluasi. Sebab, kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," tutur Djarot, pekan lalu.

Kemudian, Djarot memandang Menteri Pertanian telah gagal menjalankan program food estate. Sebab, kata dia, setiap musim tanam Indonesia kerap mengalami kelangkaan pupuk.

"Kenapa harga pupuk subsidi itu mahal? Untuk itu, selalu kita sampaikan berani enggak kita, terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk memberikan kepastian harga," tandasnya.

"Kalau memang gentle, betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri-menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," lanjut Djarot.

Tak hanya Djarot, Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto berulang kali melontarkan kritik pedas kepada Partai Nasdem. Teranyar, dia menyebut Partai Nasdem di DPR kerap mengambil kebijakan berbeda usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres.

"Kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pasca pengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," pungkas Hasto.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johhny G Plate meminta Politisi PDIP untuk tidak ikut campur urusan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Dia menyebut, perombakan kabinet merupakan mutlak hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah-olah jadi Presiden dadakan dan mencoba mengatur hak prerogatif Presiden. Enggak usahlah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ucap Plate.

Plate melanjutkan, bahwa Nasdem senantiasa dan konsisten memberi dukungan penuh kepada Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga masa jabatannya berakhir.

"Nasdem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik. Nasdem mendukung pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen." 

"Dan bakal tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Maruf Amin," pungkas Plate.

Sementara itu, Ketua Teritorial Pemenangan Pemilihan Umum Partai NasDem Effendy Choirie menjelaskan pihaknya tidak bakal sakit hati. 

Dia juga menyebut, partainya akan membuat catatan tersendiri jika memang menteri NasDem kena reshuffle.

“Nggak perlu baper, biasa saja. Meskipun bisa saja tetap ada catatan ‘Oh begini cara berpolitiknya, oh ini kurang dewasa’. Jadi tetap ada penilaian, tapi kesiapan mah tetap harus ada,” kata Choi di Jakarta Selatan.

Anies Biang Keladi Keretakan PDIP-Nasdem?

Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menyebut relasi panas PDIP dan Partai Nasdem itu adalah hal yang biasa dan cerminan dalam petarungan politik. Dia mengamini, bahwasanya biang keladi kekesalan PDIP kepada Nasdem terjadi setelah Partai yang dikomandoi Surya Paloh itu mendeklerasikan Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024.

"Hal ini semakin diperburuk, setelah Partai Nasdem gerah melihat kebijakan PDIP yang terlalu getol ikut campur dalam kebijakan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Nasdem jengkel, karena kebijakan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden," ucapnya kepada caritau.com, Senin (9/11/2022).

Dia juga menyebut, bahwa sangat mungkin Menteri dari Nasdem yang akan dicopot nantinya. Namun, lanjut Ujang, memanasnya hubungan PDIP-Nasdem tidak ada kaitannya dalam reshuffle kali ini.

"Sangat mungkin menteri dari Partai Nasdem dicopot. Bisa jadi satu, bisa dua. Yang pasti Istana bakal beralasan itu evaluasi kinerja. Tapi saya melihatnya urusan politik seiring pendeklarasian Anies Baswedan sebagai Capres di tahun 2024 yang tidak disukai oleh kelompok di Istana," terang dia.

Diterangkan lebih lanjut, sejatinya Nasdem sah-sah saja mendeklrasikan Anies jauh-jauh hari sebelum Pilpres 2024. Namun, banyak di antara pihak Istana tidak suka hal tersebut, karena sosok Anies merupakan antitesis dari Jokowi. Dan pihak Istana kerap menjadikan Anies sebagai musuh politik.

"Soal etis dan tidak etis, itu susah dalam berpolitik. Tapi mana ada politik kita yang mengimplementasikan etik dan moral berpolitik itu. Hampir tidak ada. Semua politikus dan partai hampir melanggar, banyak yang pragmatis gitu. Saya melihat keputusan pendeklarasian tersebut, itu kan suka-sukan Nasdem juga. Kalau reshuffle mau mencopot siapa, itu suka-suka Jokowi juga," terang dia.

"Ya Nasdem juga tidak patut dikaitkan dengan pencapresan Anies. Itu hak semua partai. Cuman kita ini kan, sulit. Karena Nasdem bakal dianggap kepentingan pribadinya sendiri, serta merupakan lawan politik dari kelompok-kelompok di Istana. Ya kalau saya sih, tidak bicara etika, karena politik praktis jarang yang beretika," sambung Ujang.

Sementara itu, Pengamat politik Citra Institute, Efriza mengatakan, buntut dari sikap Nasdem telah memberikan efek domino bagi partai tersebut. Efek positifnya dari keputusan tersebut dapat mendongkrak elektabilitas partai, namun di satu sisi efek negatifnya yang juga dirasakan lantaran sejumlah kader internal memilih pergi meninggalkan partai. 

Selain kabar keretakan hubungan dengan PDIP, buntut dari mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden juga dapat merusak hubungan Nasdem dengan Presiden Jokowi. Sebab, Jokowi juga merupakan kader dari PDIP. Keputusan itu telah memberikan dampak serius bagi Nasdem karena kemungkinan Jokowi bakal merushfle orang-orang dari Nasdem di barisan kabinetnya. 

"NasDem bisa diputus hubungan kedekatannya dengan presiden oleh PDIP, padahal dulu adalah partai yang dekat dengan Presiden Jokowi untuk menyaingi pengaruh PDIP di pemerintahan," papar Efriza kepada caritau.com, Selasa (10/1/2023). 

Atas dasar itulah, Efriza pun menyarankan agar Partai Nasdem lebih dewasa belajar dari sejarah konstelasi politik sebelumnya. Di mana logistik pemilu dan hitung-hitungan kue kekuasaan yang belum kelar dari ketiga partai koalisi perubahan ini dapat berjalan lancar.

"Apalagi ini pertaruhan martabat Surya Paloh yang ingin mengukuhkan diri sebagai king maker sejati dengan hattrick dari dua kali Jokowi dan berharap sekali lagi Anies Baswedan," tandas Efriza. (Rahma Dhoni)

Baca Juga: Surya Paloh Dukung Kubu Ganjar Wacanakan Pengajuan Hak Angket