CARITAU JAKARTA – Pemerintah merancang pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp2.443,6 triliun untuk menjalankan agenda pembangunan, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.

"Mobilisasi pendapatan negara dilakukan dalam bentuk optimalisasi penerimaan pajak maupun reformasi pengelolaan PNBP," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2023 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2022 - 2023, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Baca Juga: Telkom Bagi Dividen Rp16,6 Triliun

Presiden Jokowi menyampaikan untuk memperkuat kemandirian dalam pendanaan pembangunan, Indonesia akan meneruskan reformasi perpajakan.

Reformasi perpajakan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan.

"Selain itu pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi," ujar Presiden Jokowi.

Upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dan penguatan tata kelola dan pengawasan.

Selain itu, lanjutnya, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Desain APBN 2023

Presiden Joko Widodo menyebutkan desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 harus senantiasa waspada, antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak.

"Desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian," kata Jokowi.

Menurut Presiden, APBN Tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.

APBN juga harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontra siklus.

Di tengah ketidakpastian dunia, Presiden menjelaskan arsitektur fiskal tahun 2023 dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang.

Oleh karenanya, kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berlanjutan.

Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa APBN 2023 difokuskan pada lima agenda utama, yaitu penguatan kualitas SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

Kedua, APBN 2023 ditujukan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan, infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Ketiga, Presiden menjelaskan APBN difokuskan pada pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

"Empat, pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor," kata Kepala Negara.

Terakhir, APBN 2023 disusun untuk mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau. (HAP)