CARITAU SURABAYA –  Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran total Rp185 miliar untuk bantuan sosial penanganan dampak inflasi di Jawa Timur. 

Alokasi tersebut terskema dari Dana Transfer Umum (DTU) atau earmarking sebesar 2,21% yang setara dengan Rp66,6 miliar dan dari program reguler sebanyak Rp118,4 miliar.

"Pengalokasian sebesar 2% earmarking dari sisa anggaran yang belum tersalurkan dari Oktober,  November sampai Desember kemudian ditambah lagi mengoptimalkan program-program reguler kita," ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak usai menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022).

Wagub Emil menjelaskan bahwa dari alokasi DTU senilai Rp66,6 miliar itu terdiri dari beberapa OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Di antaranya Dinas Sosial Jatim senilai Rp2,4 ,iliar, Dinas Perhubungan Jatim Rp14,5 Miliar, Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Rp12,4 Miliar, Dinas Koperasi dan UKM Jatim Rp 18 Miliar, Dinas ESDM Jatim Rp6,1 Miliar.

Lalu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim Rp3,7 Miliar, Dinas Perkebunan Jatim Rp3,2 Miliar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim Rp200 juta dan dari BOP 10% setara Rp6,1 Miliar. Sementara dari reguler sebesar Rp118, 4 Miliar berasal dari subsidi transportasi sebesar Rp24 Miliar, PKH plus Rp80 Miliar dan ASPD Rp14,4 Miliar.

"Artinya secara nomenklatur anggaran bisa digunakan untuk memperkuat upaya pengendalian inflasi baik itu subsidi transportasi umum, subsidi ongkos dari sentra produksi, padat karya, program bantalan sosial dan lain sebagainya itu bisa diarahkan untuk penguatan program kita menghadapi inflasi ini," jelas Wagub Emil.

Lebih lanjut Emil Dardak menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan disalurkan untuk dua kategori yaitu efisiensi logistik dan memberikan bantalan sosial bagi masyarakat. Menurutnya ada profesi tertentu yang ketika ia mendapatkan bantuan maka ia juga akan ikut membantu kelancaran dari pasokan pangan, seperti Tukang ojek dan nelayan.

"Kalau mereka dapat bantalan sosial ini juga akan membantu mereka supaya tetap berproduksi," jelasnya.

Dirinya memastikan bahwa secepatnya bantuan akan disalurkan dan ia memastikan  bantuan sosial yang akan disalurkan Pemprov Jatim tidak tumpang tindih dengan program pusat.

"Nasional kan pake DTKS makanya nanti akan dilihat dia sudah menerima PKH atau belum. Tiggal kata kuncinya bagaimana mematangkan efektivitas penyalurannya," katanya.

Tak hanya itu, Mantan Bupati Trenggalek ini juga menuturkan bahwa Pemprov Jatim sebagai lumbung pangan nasional terus berupaya bagaimana logistik di Jawa Timur tetap terkendali dan juga berupaya agar tidak terjadi kenaikan biaya produksi pertanian.

"Kami fokus bagaimana Jawa Timur sebagai provinsi pangan ini bisa efisien logistiknya tapi kita juga perlu sinergi untuk memastikan tidak terjadi _cost push inflation_ atau inflasi yang didorong oleh kenaikan biaya produksi pertanian," ucapnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Airlangga Hartarto dalam sambutannya menyampaikan langkah extra Effort harus dilakukan untuk dapat mengendalikan inflasi yang tengah dihadapi Indonesia dan dunia. 

Di antara dengan kerjasama antar daerah, operasi pasar, perdagangan digital, mempercepat program tanaman pangan, menyusun neraca komoditas, sarana prasarana dan memperkuat strategi TPIP dan TPID.

"Bapak presiden meminta ini terus dimonitor seperti kita memonitor Covid, jadi kita memonitor terutama di pasar-pasar," Kata Airlangga 

Ia meminta semua melakukan kontrol terhadap semua sektor yang bisa dikontrol terutama kerjasama pangan di daerah. Juga harus memahami daerah sumber-sumber pangan seperti Sumatera Barat merupakan sumber cabai dan beras, juga termasuk Jawa Timur yang merupakan lumbung pangan nasional.

"Tadi yang disampaikan oleh Wagub Jawa Timur itu sudah memberikan inspirasi kepada daerah - daerah agar aktif untuk langsung mengeksekusi," kata Airlangga.(HAP)