CARITAU SURABAYA - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji  mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan bersalah karena terlibat kasus pidana maka dipastikan dipecat atau diberhentikan tidak hormat .

"Seratus persen dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat," kata Armuji di Surabaya Jumat (15/7/2022).

Pernyataan Armuji menanggapi penetapan status tersangka tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Surabaya terhadap FE, oknum petinggi Satpol PP yang menjual barang sitaan atau hasil penertiban bernilai ratusan juta rupiah.

FE diduga menjual barang bukti hasil penertiban Satpol PP Surabaya yang ada di gudang penyimpanan hasil penertiban Satpol PP Surabaya di Jalan Tanjung Sari Baru 11-15, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.

Penetapan tersangka tersebut tertera dalam Surat Perintah Nomor: Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022 tanggal 13 Juli 2022.

Armuji menjelaskan peraturan yang mengikat ASN sudah gamblang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP tersebut disebutkan barang siapa yang terlibat dalam penggelapan, pencurian, menjual barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, milik negara untuk keuntungan pribadi itu ada sanksinya.

"Itu termasuk ke dalam hukuman disiplin berat," kata mantan Ketua DPRD Surabaya dua periode ini.

Armuji mengatakan Pemkot Surabaya dalam waktu dekat ini akan mengajukan surat ke Kemendagri RI terkait pencabutan status ASN tersangka FE.

"Kami nanti akan berkoordinasi dengan Kemendagri karena SK-nya dari sana. Pemkot dalam waktu dekat akan mengajukan pemberhentian tidak hormat terhadap FE. Dia terbukti terlibat menggelapkan barang milik Pemkot Surabaya," kata Armuji

Armuji mengimbau kepada seluruh ASN di Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati. Dia minta kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Bagaimanapun, katanya, ASN dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah.

"ASN harus introspeksi diri. Apa pun yang bukan miliknya, apalagi milik negara, itu jangan sekali-kali punya keinginan untuk memindahtangankan lalu dijadikan uang. Karena itu merupakan pelanggaran," kata Armuji.(HAP)