CARITAU MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menargetkan zero stunting pada tahun 2024. Namun datanya sampai saat ini masih tidak sinkron.

Malahan, hingga saat ini Puskesmas di Kota Makassar belum melakukan klasifikasi soal anak yang masuk kategori gizi kurang dan yang betul-betul stunting. 

Tak hanya itu, masih ada problem dalam integrasi data di tingkat kelurahan. Kondisi ini berpotensi membuat pelayanan tidak efektif.

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengakui kondisi ini. Padahal SK Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini sudah diterima oleh lurah. Dia meminta lurah lebih progresif dan serius menangani masalah ini.

“Harusnya kan mereka tahu kerjanya apa, kalau menurut saya, dari awal data memang itu banyak yang ndak sinkron,” ungkapnya, Rabu (23/11/2022). 

Ia mengatakan dari fakta yang didapatkan di lapangan, temuan di Puskesmas belum ada klasifikasi anak yang masuk kategori gizi kurang dan betul-betul stunting.

Namun, perlahan dilakukan perbaikan. Meski amburadul, Makassar masih menjadi daerah dengan tingkat stunting terendah di Sulsel.

Ia juga mengatakan, target zero stunting seyogyanya menjadi misi utama hingga 2024 mendatang. Ia berharap angka stunting yang dilaporkan masih berada di angka 5 persen ini bisa zero lebih cepat di 2023 mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Makassar Chaidir menerangkan angka stunting tahun ini sudah cukup progresif turun dari tahun sebelumnya. 

Di mana angkanya masih berada di 9%. Makanya dirinya optimis, target ini bisa diraih setahun ke depannya.

Caranya dengan penguatan anggaran di tingkat kelurahan. Pemkot, kata dia, yang tergabung oleh sejumlah OPD mengajukan anggaran Rp50 juta per kelurahan untuk prefentif stunting.

“Kemudian ada lagi Rp30 juta untuk pemberian tambahan makanan, kemudian Rp10 juta untuk pembinaan dapur sehat atasi stuntung (DSAS) lalu Rp10 juta untuk pembinaan balita sehat dalam kampung keluarga berkualitas,” ujarnya.

Sehingga, kata dia, anggarannya setidaknya bisa mencapai Rp100 juta, atau dikalikan dengan 153 kelurahan mencapai Rp15,3 milliar.

Sementara, Tenaga Ahli Perencanaan dan Pengembangan Iney Region V Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  RI (Kemendagri) Lukman Nur Hakim mengatakan meski data amburadul, Makassar disebut sudah cukup progresif dalam penanganan stunting.

“Saya kira Makassar sudah sangat bagus, hanya saja butuh dikoordinasikan,” jelasnya. 

Untuk Makassar masih ada beberapa yang butuh kelengkapan, di antaranya laporan aksi 3, aksi 4, aksi 5 dan aksi 6. Meski masih minus, menurutnya keempat aksi ini bisa dituntaskan dalam sepekan.

“Karena kalau soal data, Makassar sudah ada, hanya memang belum terkumpul. Memang manajemennya yang butuh diperbiaki, tata kelola data,” tandasnya. (KEK)