CARITAU JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN bersinergi dalam proyek percobaan Program Solusi Nelayan untuk melancarkan rantai distribusi bahan bakar minyak (BBM) kepada nelayan sehingga menjadi lebih tepat sasaran.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap langkah tersebut memiliki dampak bagi kesejahteraan nelayan.

Baca Juga: Perry: Tugas Pemerintah Pastikan Ketersediaan Beras Agar Inflasi Terjaga

"Dengan Program Solusi Nelayan ini, solar untuk koperasi nelayan akan mampu memperbaiki akses nelayan untuk kemudahan mendapatkan solar sehingga nanti kenaikan solar tidak terlalu terdampak karena rantai pasoknya bisa diperbaiki. Mereka bisa langsung mendapatkan harga yang lebih murah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/9/2022)

Sebelum meresmikan Program Solusi Nelayan, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden RI Joko Widodo.

Jika berjalan dengan baik, pemerintah akan mengembangkan program itu ke seluruh Indonesia mulai Desember 2022.

"Kita coba bertahap untuk membantu nelayan yang hari ini kesulitan karena ada pengurangan subsidi BBM. Kita buktikan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi untuk nelayan," ucap Erick.

Melalui Program Solusi Nelayan, , koperasi akan membantu modal kerja para anggotanya yang ditambah kontribusi Kementerian BUMN dengan mendorong pembiayaan melalui koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) maupun PT Permodalan Nasional Madani (PNM) guna membangun ekosistem yang lain.

"Ini supaya BRI juga bisa membantu para nelayan dengan kemudahan modal kerja. Nah, ibu-ibu nelayan nanti bisa dikoordinasikan dengan program PNM Mekar," kata Menteri BUMN.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyambut baik kegiatan tersebut karena sangat membantu dan memudahkan bagi semua pihak karena penyaluran BBM subsidi melalui koperasi (by name by address) dipastikan akan langsung dinikmati oleh nelayan

Rencana projek percobaan itu dilakukan di tujuh lokasi, yaitu Lhoknga di Aceh, Deli Serdang di Sumatera Utara, Indramayu di Jawa Barat, Pekalongan dan Semarang di Jawa Tengah, Surabaya di Jawa Timur, dan Lombok Timur di Nusa Tenggara Barat.(HAP)

Baca Juga: 2024, Pemerintah Kebut Pembangunan 11 Bandara, 7 Pelabuhan dan KA Cepat Pulau Jawa dan Sulawesi