CARITAU JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kritianyanto yang menyebut berpolitik harus taat aturan. Hal itu dikatakan Hasto menanggapi deklarasi dukungan terhadap bacapres Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB, Jazilul Fawaid menegaskan, Prabowo tidak melanggar aturan karena acara itu bukanlah ajang kampanye.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut BUMN Tetap Jalankan Program Kerja Meski sedang Pemilu

"Saya yakin acara itu bukan pelanggaran Pemilu, tidak usah Baper, Itu bukan acara deklarasi, apalagi kampanye, cuma konferensi pers biasa yang dihadiri tiga Ketum Parpol yang kebetulan statusnya menteri kabinet,” kata Jazilul Fawaid dikutip Sabtu (19/8/2023).

Menurutnya, acara itu bertujuan untuk pendidikan politik bagi masyarakat agar paham dinamika politik yang terjadi. “Tidak mengundang massa dan tidak ada kampanye,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, anggota Komisi III DPR itu lalu mengungkit deklarasi Ganjar Pranowo di Batutulis Bogor. Dia menyebut deklarasi itu bahkan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Coba diingat, ketika acara deklarasi Pak Ganjar di Bogor, Presiden Jokowi ikut hadir. Kenapa mereka diam saja tidak bicara simbol dan fasilitas negara. Lupa ya?” tandas Jazilul.

Seperti kita ketahui bersama sebelumnya, Prabowo dilaporkan ke Bawaslu buntut acara deklarasi capres di Museum Naskah Proklamasi. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan berpolitik harus taat aturan main.

“Ya kita ini berpolitik dengan mentaati aturan main. Kita menjadi presiden itu mengambil sumpah untuk melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dan seterusnya. Ketika dalam proses saja sudah melanggar undang-undang, bagaimana nanti?” tutur Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Hasto menyebut kejadian tersebut menjadi pelajaran yang baik untuk tidak menggunakan tempat yang sakral dan bersejarah untuk kegiatan politik.

“Ini sangat disesalkan tapi kami menghormati terhadap apa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut. Dan PDI-Perjuangan berharap agar ini menjadi pelajaran yang baik untuk kita tidak menggunakan tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang sangat bersejarah itu untuk politik praktis,” ungkapnya.

Hal itu, kata Hasto, bertujuan agar marwah dari museum. “Apalagi ini museum perumusan naskah proklamasi itu untuk semua harus menggelorakan semangat kemerdekaan Indonesia bagi segala bangsa bukan untuk digunakan bagi kepentingan-kepentingan kekuasaan,” papar Hasto. (DID)

Baca Juga: Resmikan Kampung Anies, NasDem Klaim AMIN Mampu Raup 65% Suara di Kalbar