CARITAU MAMUJU – Organisasi masyarakat  Forum Persaudaraan Pemuda Sulbar (FPPS) Provinsi Sulbar meminta agar investasi yang masuk di Sulbar menyambut ibukota negara baru (IKN) dilaksanakan ramah lingkungan.

"FPPS meminta agar investasi yang akan masuk ke Sulbar sebagai daerah penyangga IKN dilaksanakan ramah lingkungan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat FPPS Sulbar, Nirwansyah Sip, di Mamuju, Senin, (24/1/2022), dilansir Antara.

Ia mengatakan, Undang-Undang IKN telah disahkan, dan pemerintah bersiap membangun IKN di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan akan berdampak bagi pembangunan di Sulbar.

"Sulbar akan menjadi penyangga IKN dan tentu investasi akan banyak yang masuk memenuhi kebutuhan IKN, sehingga pemerintah juga harus mengawasi investasi jangan sampai lingkungan menjadi rusak yang dapat merugikan seluruh pihak," kata Nirwansyah.

Dia melanjutkan, pembangunan harus mengutamakan kepentingan masyarakat di daerah, dan investasi yang akan masuk ke Sulbar mesti berdampak baik bagi pembangunan di daerah.

"Kekayaan alam di Sulbar jangan dieksploitasi secara berlebihan, namun harus tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang," harap Nirwansyah.

Selain itu, dIa menyampaikan FPPS di Sulbar akan mengawasi segala bentuk investasi di Sulbar, dan akan mendukung sepanjang untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah dan tidak merusak lingkungan dan alam sekitar.

Sementara itu sekda Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, dengan disahkannya Undang Undang IKN maka akan meningkatkan investasi di Sulbar khususnya disektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan.

"Sulbar akan menjadi daerah penyangga IKN, sehingga pemerintah pusat diminta membangun infrastruktur untuk mendukung kebutuhan Sulbar menjadi penyangga IKN," jelas Muhammad Idris. (RIO)