CARITAU JAKARTA – Novel Baswedan, mantan penyidik KPK, menduga adanya kolusi dan korupsi  terkait kebijakan tes PCR yang melibatkan dua pejabat publik, yakni Mentri Kordinator Kemaritiman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Mentri Badan Usaha Milik Negara Erik Tohir, yang menyebabkan ada masyarakat harus berutang untuk tes PCR karena mahal.

“Beberapa waktu yang lalu, saya bersama kawan-kawan melakukan penelitian singkat menemui pihak-pihak yang mengetahui hal ini, di sana saya dan kawan kawan mulai memahami dengan lebih jelas bahwa ada dugaan korupsi dan kolusi,” kata Novel Baswedan saat jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial (KMS-DKS), di Jakarta, Sabtu (29/11/2021).

Novel menyatakan siap membantu melakukan audit apabila PT Genomik Solideritas Indonesia (GSI) membuka peluang melakukan audit.

“Saya diberi tahu oleh rekan-rekan termasuk Bang Fery, bahwa Pak Luhut dengan terbuka mempersilahkan untuk diaudit. Saya pikir itu adalah suatu kesempatan yang baik. Kita ingin siapapun yang diduga bermain segera diusut,” kata Novel.

Penelitian singkat KMS-DKS dilakukan setelah marak kabar bahwa Luhut memiliki saham di PT GSI secara tak langsung melalui dua perusahan tambang yang terafiliasi dengannya, yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi.

Mau Cepat Bayar Mahal

PT GSI merupakan perusahaan yang baru didirikan saat pendemi Covid-19 menerjang Indonesia Maret 2020. Perusahaan tersebut memiliki bisnis penyediaan PCR dan Swab antigen di mana PT GSI dapat melakukan 5.000 test PCR per hari.

Menurut Novel, membuat lab PCR tidak membutuhkan lab yang rumit, artinya lab PCR bisa dibangun di mana-mana.

“Yang saya tahu prosesnya ada tiga tahap.yaitu pengambilan sampel, ekstrasi yang waktunya cuma satu jam dan kemudian ada proses pengolahan sampai dapat hasil positif atau negatif. Tergantung reagennya ada yang satu setengah jam sampai dua jam. Artinya harusnya prosesnya singkat. Namun yang terjadi kita semua menunggu hasilnya dua sampai tiga hari. Kalau mau cepet bayarnya lebih mahal,” papar Novel.

Masih menurut Novel, saat pendemi Covid-19 melanda seluruh dunia, tentu semua negara memerlukan test PCR, termasuk negara indonesia. Namun sangat disayangkan apabila ada dugaan pihak-pihak yang memonopoli bisnis PCR.

“Terkait dengan adanya dugaan pihak-pihak tertentu yang memonopoli atau kemudian menguasai, yang dengan penguasaan tersebut terjadi kondisi di mana harga PCR menjadi mahal dan dibebankan kepada negara dengan pembiayaan Covid, tentunya menjadi beban kita semua. Saya yakin barangkali ada juga di antara masyarakat yang kemudian untuk tes PCR harus berutang. Sangat menyedihkan untuk kita,” tambahnya. 

Ketika hal yang sangat serius dan sepenting itu dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian diambil keuntungan pribadi atau kelompok, tentu merupakan masalah yang sangat serius.

“Dengan adanya pernyataan Pak Luhut yang terbuka memberikan kesempatan untuk melakukan audit terhadap persoalan ini, saya pikir ini adalah kesempatan yang sangat baik,” pungkasnya.(GIB)