CARITAU MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bakal melakukan pengurangan terhadap 11.425 tenaga honorer (Non ASN). 

Di mana, dari informasi yang diterima pengurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap. 

Pemprov Sulsel pun saat ini tengan mempertimbangkan memberikan pesangon terhadap tenaga honorer yang dipecat nantinya. 

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan, rencana tersebut tengah dikaji sembari menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB).

"Saat ini masih tetap dilakukan berbagai kajian-kajian terkait penanganan honorer di Pemprov Sulsel. Kami masih menunggu kebijakan dari Kemenpan-RB," katanya, Selasa (27/9/2022).

Kata dia, keseriusan Pemprov Sulsel melakukan pengurangan telah ditindaklanjuti melalui rapat kerja antara BKD Sulsel bersama Komisi A DPRD Sulsel beberapa waktu lalu. 

"Kami sudah dua kali rapat dengan komisi A DPRD terkait tenaga honorer, termasuk kami juga mendampingi komisi A untuk audiensi dengan Kemenpan RB di Jakarta," bebernya. 

Nantinya, lanjut dia, jika Kemenpan-RB memberikan lampu hijau terkait keinginan Pemprov Sulsel tersebut, maka awal 2023 pengurangan tersebut akan dilakukan. 

Ia menjelaskan, skema pengurangan dilakukan secara bertahap. Misalnya awal tahun dikurangi sebanyak 25% dari total 11.425 tenaga honorer. 

Kemudian pengurangan tahap kedua dilakukan pertengahan tahun sebanyak 25 persen sehingga tersisa 50%. Namun untuk saat ini belum diputuskan kapan kebijakan itu akan diambil.

"Belum ada kebijakan untuk pengurangan tenaga honorer, masih dikaji lebih lanjut," jelasnya. 

Mengenai pesangon bagi tenaga honorer yang dipecat nantinya, sampai saat ini  masih dikaji oleh pihaknya. 

"Masih dikaji karena terkait dengan aturan pengelolaan keuangan, apakah memang dibolehkan atau tidak sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (KEK)