CARITAU JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pada Pemilu dan Pilpres 2024 dalam pertemuan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (29/7/2022).
Baca Juga:
NasDem DKI Dorong Khoirudin Jadi Ketua DPRD DKI
"Jadi yang kami bicarakan dengan Presiden PKS Pak Ahmad Syaikhu, ya hal-hal apa yang sangat penting untuk kita lakukan ke depan. Yang jelas, kami harapkan persatuan dan kesatuan kita jangan sampai tercabik oleh Pilpres dan Pemilu 2024," kata Anwar Abbas, Ketua PP Muhammadiyah kepada wartawan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat.
Persatuan dan kesatuan, menurut Abbas, penting untuk dijaga demi mewujudkan Indonesia menjadi negara adikuasa di dunia pada tahun 2045.
Selain membahas pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyampaikan pihaknya menerima masukan-masukan dari PP Muhammadiyah.
"Silaturahim ini, kami ingin mendapat masukan secara langsung dari jajaran pimpinan Muhammadiyah, Buya Anwar khususnya dan seluruh jajaran. Alhamdulillah banyak hal-hal yang kami dapatkan," kata Syaikhu.
Dia berharap masukan-masukan dapat menjadi bahan bagi PKS dalam memaksimalkan tugasnya sebagai partai politik demi memajukan Indonesia.
Syaikhu menyampaikan pula bahwa pertemuan antara PKS dan Muhammadiyah yang mulai berlangsung sejak Jumat siang hingga sore merupakan pertemuan yang bernuansa kekeluargaan.
"Kami diterima dengan sangat baik dan kekeluargaan. Diskusinya juga demikian hangat, apalagi memang langsung dipimpin oleh Buya Anwar," ujarnya.
Sebelumnya seperti dirilis
Antara, Syaikhu dan sejumlah perwakilan PKS, seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Abu Bakar Alhabsyi tiba di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah pada pukul 13.30 WIB.
Kedatangan mereka disambut Anwar Abbas dan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Kedua belah pihak melakukan pertemuan secara tertutup hingga pukul 15.21 WIB.(HAP)
Baca Juga:
Sukses Geser PDIP, PKS Tempati Posisi Ketua DPRD DKI