CARITAU JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemerintah Indonesia memiliki instrumen hukum dengan pidana penjara paling lama enam tahun dengan denda maksimal Rp60 miliar untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji (LPG) bersubsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan sanksi tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Migas Tahun 2001 tentang ‘Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi’.

"Kami sudah memiliki satu perangkat (regulasi) dan ini akan kami sosialisasikan sebelum kami terapkan secara konsisten," ujar Menteri ESDM dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu (17/4/2022).

Menurut Menteri Arifin, pihaknya akan menyosialisasikan regulasi ini untuk pihak-pihak yang tidak mendapatkan hak mereka agar berhati-hati.

Masyarakat diminta ikut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran dan pemakaian BBM dan elpiji subsidi karena penyalahgunaan berpotensi menambah beban keuangan negara.

"Kalau harga minyak dunia bertahan di level sekarang, pemerintah berisiko mengeluarkan dana Rp320 triliun untuk subsidi dan kompensasi BBM dan elpiji. Itu belum termasuk listrik, mungkin listrik tidak sebesar itu," kata Arifin seperti dirilis Antara.

Dia memastikan bahwa pasokan BBM dan elpiji sepanjang tahun ini dalam kondisi aman dan pemerintah memprioritaskan kestabilan pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi terlebih menjelang Lebaran 2022.

“Saat ini harga jual BBM dan elpiji bersubsidi jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung tinggi, sehingga masyarakat diimbau menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan kemampuannya agar alokasi subsidi BBM dan elpiji tidak tergerus dan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.(HAP)