CARITAU JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kredit karbon yang nanti dihasilkan oleh pemerintah daerah (pemda) dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dapat diklaim (dijualbelikan) di pasar karbon internasional melalui skema perdagangan karbon (carbon trade).

“Karbon yang bapak/ ibu (gubernur) sudah turunkan bisa diklaim kreditnya, itu nanti yang namanya carbon price. Makanya kita harus membuat pasar karbon di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) secara daring, Rabu (21/12/2022).

Menkeu menjelaskan saat ini Indonesia sedang mempersiapkan pasar karbon, yang mana membutuhkan kerangka yang matang terlebih dahulu.

“Kalau kita bikin pasar karbon di Indonesia, harganya harus sama dulu, jangan ada di tempat lain 2 dolar (AS), ada yang 4 dolar (AS), kemudian rezim mengenai jual beli karbon antar daerah, antarsektor dan yang paling pelik antar negara,” kata Sri Mulyani.

Dengan demikian, pihaknya bersama BPDLH, KLHK dan kementerian lain, mendorong pemda memberikan pos dalam APBD untuk mengurangi emisi karbon yang juga sebagai upaya mencegah perubahan iklim.

“Nanti pemda yang menggunakan APBD untuk climate change, termasuk sampah, dan lainnya, itu nanti di tag (tandai) sebagai climate change, yang bisa menurunkan CO2 (karbon),” kata Sri Mulyani.

Melalui pasar karbon, lanjut dia, Indonesia akan melakukan tracking, mengidentifikasi daerah dan sektor yang masih menghasilkan atau menurunkan karbon, sehingga, kalkulasinya nanti bisa diperdagangkan di dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor kredit karbon.

“Jangan sampai kita udah menurunkan karbon, diklaim oleh negara lain yang membeli karbon kita, apalagi harganya murah,” kata Sri Mulyani.

Namun demikian, Menkeu mengingatkan adanya pasar karbon juga tidak boleh merugikan target Nationally Determined Contribution (NDC) terbaru Indonesia, yaitu pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri, dan 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek-proyek hijau, lembaga verifikasi akan menghitung kemampuan penyerapan karbon oleh lahan hutan pada proyek tertentu dan menerbitkan kredit karbon berbentuk sertifikat.

“Ini pasar karbon perdagangan yang bisa antarnegara, kita harus jaga. Di satu sisi kepentingan kita, tapi (di sisi lain) kita juga bisa klaim di internasional,” kata Sri Mulyani.(HAP)