Baca Juga: Dituduh Buzzer Anies Baswedan oleh Netizen, Kiky Saputri: Sudah Biasa

CARITAU JAKARTA – Menjelang Pemilu 2024, masyarakat Indonesia harus berhati-hati terhadap kepentingan politik identitas yang menyebabkan terbangunnya kebencian demi kepentingan kekuasaan.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Studi dan Media dan Demokrasi (LP3ES) Dr Wijayanto saat mengisi acara diskusi yang bertajuk 'Gerakan Mahasiswa dan Masa Depan Demokrasi' yang di siarkan secara daring, Rabu (13/4/2022) malam.

Menurut Wijayanto, terbangunnya kebencian dalam konstelasi politik nasional tidak terlepas dari peran buzzer-buzzer politik yang memang digunakan demi mencapai kemenangan kekuasaan secara elektoral (kelompok).

"Siapa yang menjadi agen kebencian? Merekalah para buzzer politik, studi kami beserta Universitas Amsterdam, Undip, dan Drone Emprit menyebutkan bahwa kubu buzzer sama sama menggunakan Cybertroop memframing lawan politiknya melalui politik identitas," kata Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan, tugas buzzer secara psikologi sosial, terbangun karena adanya ritual elektoral yang tidak dapat dipisahkan demi kepentingan kemenangan.

"Buzzer politik berperan penting untuk menyulut kebencian dan kekerasan verbal dengan cap-cap kadrun dan cebong,” ucapnya.

Dewasa ini, tugas buzzer kata Wijayanto, juga berperan penting dalam memanipulasi opini publik.

Hal itu dapat dilihat saat ramai-ramainya publik menentang Revisi UU KPK, namun di media sosial muncul narasi-narasi yang menstigma KPK yang seolah telah dikuasai Taliban.

“Ada setengah juta percakapan dalam waktu 1 minggu menjelang disahkannya UU KPK baru, yang berisi dukungan kepada revisi UU KPK akibat isu Taliban.” ujarnya.

Oleh sebab itu Wijayanto berharap, gerakan mahasiswa yang dalam sepekan telah melakukan aksi secara paralel dapat menjadi kabar baik di tengah situasi kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia.

"Gerakan mahasiswa yang terjadi sekarang adalah kabar baik bagi demokrasi di tengah kemunduran demokrasi yang terjadi," imbuhnya.

Menurut dia, aksi mahasiswa yang terjadi diberbagai daerah secara paralel adalah bentuk pendidikan politik secara real untuk mengingatkan kepada kekuasaan agar tidak berpikir untuk dapat melakukan hal apapun tanpa adanya kontrol sosial.

"Gerakan mahasiswa dan anak-anak muda khususnya si Asia Tenggara tercatat mempunyai warna dan corak cosmopolitan yang melek teknologi serta lentur untuk bergerak dan berbeda dengan generasi sebelumnya," tuturnya.

Kendati demikian, Wijayanto juga turut menyoroti aksi kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang bukan mahasiswa pada demo di gedung DPR/MPR pada Senin (11/4/2022) kemarin.

Menurutnya, semua pihak harus mengecam aksi kekerasan yang terjadi, bukan hanya pada yang dialami dosen Universitas Indonesia Ade Armando, tetapi juga terhadap warga Kampung Wadas, enam anggota FPI, dan dua mahasiswa di Kendari yang gugur ketika aksi menolak revisi UU KPK.

“Mengecam tentu tidak cukup karena yang dibutuhkan adalah langkah-langkah kesetaraan hukum yang tidak mencederai rasa keadilan publik.” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wijayanto pun mengutarakan pendapatnya soal wacana penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.

Menurutnya wacana tersebut gagal akibat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa.

“Wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu menjadi gagal setelah adanya aksi gerakan mahasiswa masif yang menentang segala wacana buruk tersebut.” katanya.

Hal itu terbukti karena Presiden Jokowi akhirnya berani menegaskan bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal.

Hal itu menurut Wijayanto merupakan sebuah keberhasilan gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat lainya dalam menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjanga masa jabatan presiden yang digerakkan secara Cybertroop dan terorganisir.

"Pemilu 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal, untuk itu gerakan mahasiswa harus diberi selamat,” pungkasnya. (GIBS) 

Baca Juga: Reformasi 1998, Puan Kenang Perannya Urusi Dapur Umum di Kebagusan