CARITAU JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) IKN, dalam rangka mencegah praktik korupsi dan mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hal ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/3/2022). 

Firli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap proses penataan ruang dan membentuk satgas untuk mengawal terlaksananya program IKN Nusantara. 

"Kami ingin sampaikan kajian terhadap penetapan tata ruang IKN ini kami lakukan dan sekaligus kami sampaikan KPK membentuk satgas dalam rangka mengawal untuk terlaksananya program pembangunan IKN," kata Firli. 

Firli menjelaskan, nantinya pengawalan terhadap penataan proyek pembangunan IKN itu akan dilakukan mulai dari proses persiapan pemindahan pemerintahan hingga pemanfaatan aset milik negara. 

"Mulai dari penyiapan, persiapan, pemindahan, pemerintahan, maupun pemanfaatan aset yang ada sebagai milik negara," jelas Firli. 

Diketahui sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono telah menyambangi KPK pada Senin, 21 Maret 2022. 

Kunjungan itu ditenggarai dalam rangka meminta KPK untuk ikut bekerjasama dalam mengawasi pembangunan ibu kota baru.

"Kami ingin memastikan agar tata kelola nanti di otorita IKN dapat berlangsung bebas korupsi dan berjalan secara baik,” kata Bambang.

Dalam kesempatannya, Bambang mengatakan tata kelola yang bebas korupsi akan memberikan kepercayaan pada dunia internasional dan investor swasta untuk berinvestasi dalam proyek ini. 

"Sebagian pembiayaan proyek akan menggunakan skema investasi oleh swasta," ujar Bambang. 

Bambang menuturkan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan satgas yang sudah dibentuk oleh KPK untuk bekerja sama mengawal proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

"Koordinasi akan dilakukan mulai dari tahap persiapan, pembangunan, pemindahan, hingga penyelenggaraan pemerintah. “Empat tahap ini kami akan diasistensi secara berkala dengan KPK untuk memastikan benar-benar bebas korupsi,” Pungkasnya (GIBS)