CARITAU MAKASSAR – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menurunkan angka stunting khususnya melalui program Aksi Stop Stunting yang dicanangkan oleh Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. 

Menurut Komisioner KPAI Jasra Putra, pengabdian para Pendamping Gizi di Sulawesi Selatan selama delapan bulan sangat layak diapresiasi karena telah berhasil menurunkan stunting hingga tinggal 9,08%. Padahal target nasional adalah menurunkan hingga 14% di tahun 2024. 

Program Aksi Stop Stunting memberikan pendampingan gizi kepada keluarga pada 1.000 Hari Pertama kehidupan dan memberikan paket intervensi gizi pada anak dan ibu hamil.  Para Pendamping Gizi juga mensosialisasikan perubahan perilaku pengasuhan kehamilan agar tidak melahirkan anak yang lahir dalam kondisi stunting.

Angka stunting di Sulsel pada tahun 2018 mencapai 35,6% (Riskesda 2018), tahun 2019 angka stunting menurun hingga 30,5% (SSGBI 2019). 

Berdasarkan data ePPGBM (Elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), angka stunting tahun 2020 pada Februari 12,3% dan Agustus 11%. 

Sementara di tahun 2021 bulan Februari angka stunting menurun hingga 9,6% dan bulan Agustus turun hingga 9,08%.

"Artinya pemerintahan Sulawesi Selatan telah mencapai target nasional dalam penurunan angka Stunting di Indonesia dan kita meminta para Pendamping Gizi terus diperkuat dan tidak berhenti berjuang menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan," kata Jasra Putra, Rabu (5/1/2022).

Jasra juga menjelaskan, program Pendampingan Gizi di masyarakat merupakan bukti keberpihakan pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Sulawesi Selatan pada 10 hingga 15 tahun mendatang. 

"Serta memerangi momok besar stunting di Indonesia yang menjadi perhatian besar Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo). Stunting menjadi momok terjadinya penurunan kualitas generasi di negeri ini di masa mendatang," tambahnya.

Jasra mengatakan, pencegahan stunting menjadi landasan dasar bangsa dalam memiliki generasi yang maju dan mampu bersaing di tingkat global, sehingga menjadi kebutuhan dan hak utama dalam membekali anak menghadapi masa depannya.

"Saya berharap apa yang terjadi di Sulawesi Selatan juga diikuti daerah lainnya dengan konsen dan fokus menurunkan angka stunting. Terutama di daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi. Semoga gerakan Aksi Stop Stunting yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain," tegasnya.

Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengakui jika tahun 2022 pihak pemprov masih fokus pada penurunan stunting di 24 kabupaten/kota di Sulsel. 

Pemprov Sulsel memilih 10 desa yang tingkat stuntingnya tinggi untuk menjadi lokus program Aksi Stop Stunting dengan melibatkan pendamping gizi di masing-masing daerah. 

Total desa yang menjadi lokus penurunan stunting di Sulsel sebanyak 240 Desa. Aksi akan melibatkan Tim Penggerak PKK yang memiliki jejaring luas hingga ke tingkat desa dengan ranah pembinaan keluarga.(KEK)