CARITAU JAKARTA – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku kecewa terhadap perilaku Mardani H Maming yang tiba-tiba menampakkan dirinya di rumah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (6/4/2022) kemarin. 

Mardani H Maming hadir bersama Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Mardani yang mengenakan baju putih lengan panjang serta berkopiah, duduk tepat berhadapan dengan Megawati.

Dalam momen yang dibagikan Menag Yaqut di Instagram pribadinya, mereka berbincang-bincang mengenai politik dan masa depan Indonesia sembari menunggu waktu berbuka puasa. 

Kehadiran Mardani Maming di rumah Megawati tentu patut dipertanyakan. Pasalnya, ia sebelumnya mengaku sedang sakit sehingga tak hadir dalam panggilan kedua sebagai saksi di persidangan Pengadilan Tipikor Banjarmasin dalam dugaan kasus gratifikasi atau suap Izin Usaha Pertambangan batubara saat ia masih menjabat Bupati Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

“Otomatis saya kecewa terhadap perilaku Mardani karena dia tidak menunjukkan seorang warga negara yang baik, ketika dipanggil sidang dia tidak hadir dengan alasan sakit tapi beberapa hari kemudian dia ke Jakarta dan nyatanya segar bugar,” tegas Boyamin kepada Caritau.com, Kamis (7/4/2022).

Menurut Boyamin, apa yang ditunjukkan oleh Mardani H Maming itu semakin membuktikan bahwa ada orang-orang yang bisa tidak tersentuh oleh hukum. Karena itu, ia akan tetap dengan rencananya, meminta kepada KPK untuk melakukan supervisi terhadap perkara ini.

“Kalau perlu KPK mengambil alih supaya hukum bisa ditegakkan dan jika ada yang terlibat maka katakan terlibat,” ujar pria asal Solo ini. 

Selain itu, Boyamin menduga bahwa kehadiran Mardani Maming bersama Ketum, Sekjen, dan Menteri Agama, ingin memberikan pesan bahwa ia mendapat dukungan dari kekuasaan. 

“Seakan-akan bilang bahwa saya ini orang hebat. Nampak kesan itu juga diberikan dan ini sangat memberikan contoh pendidikan hukum yang kurang baik dan ini mestinya dihentikan lah proses-proses yang seperti tidak menghormati hukum ini,” pungkas Boyamin. (DIM)