CARITAU JAYAPURA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua meminta agar kasus mutilasi yang terjadi terhadap empat warga di Kabupaten Mimika diusut hingga tuntas. Diketahui, kasus ini melibatkan personil dari TNI AD dan saat ini tengah menjalani proses hukum.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, di Jayapura, Senin (5/9/2022), mengatakan kasus mutilasi terhadap empat warga yang berasal dari Kabupaten Nduga di Mimika telah mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: 13 Oknum Prajurit Diduga Terlibat Kekerasan di Papua, TNI AD: Sudah Dikeluarkan Penahanan Sementara

Menurut Frits, berdasarkan catatan Komnas HAM Papua, Presiden Jokowi telah mengatakan sebanyak dua kali bahwa kasus mutilasi empat warga harus terbuka dan diselesaikan secara tuntas.

"Kemudian pernyataan dari Bapak Presiden itu juga telah diikuti oleh Panglima TNI jadi kami minta kasus ini harus diusut tuntas," katanya.

Selain itu pihaknya juga meminta bahwa ada proses penegakan hukum dalam artian tidak mereduksi perbuatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pelaku.

Dia menjelaskan setelah Komnas HAM mengikuti seluruh rekonstruksi di 10 titik sebagai tempat kejadian perkara (TKP) diduga para pelaku sebelumnya sudah merencanakan untuk menjalankan aksi tersebut.

"Meski ada kesaksian dari warga sipil yang diduga mengubah kesaksian tetapi 90 persen tidak terbantahkan jika dari proses perencanaan hingga mengeksekusi korban tidak bisa dibantahkan lagi," ujarnya seperti dilansir Antara.

Dia menambahkan, Komnas HAM telah bertemu dengan pihak keluarga korban dan mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini untuk diselesaikan sesuai mekanisme hukum.

"Ini pernyataan penting dari keluarga korban yang diharapkan kepada Komnas HAM untuk kami mendorong percepatan kasus ini," katanya. (KEK)

Baca Juga: Siang Ini, Jokowi Lantik Letjen Maruli Simanjuntak Jadi KSAD