CARITAU BOGOR – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto membantah berkolaborasi dengan salah satu petugas KPK --seperti terungkap dalam sidang dugaan suap auditor BPK-- dengan terdakwa Bupati Kabupaten Bogor nonaktif Ade Yasin.

"KPK adalah lembaga resmi yang kredibel dan tidak bisa diintervensi apalagi dikondisikan lain lain," kata Rudy Susmanto, di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/9/2022).

Menurut Rudy Susmato, tudingan kolaborasi yang diungkap berdasarkan catatan terdakwa Maulana Adam, Sekretaris Dinas PUPR, bukan notulensi rapat karena notulensi rapat harus ditandatangani peserta rapat dan menjadi kesimpulan rapat.

"Saya tegaskan tidak ada sedikitpun niat, apalagi konspirasi dengan aparat hukum untuk menjebak siapa atau pihak manapun dalam kasus ini. Apalagi tuduhan itu narasinya dibangun hanya berdasarkan catatan," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Rudy Susmanto menyebutkan, mengenai catatan Adam dia mengaku sudah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh KPK sekitar satu bulan yang lalu. 

"Saya menghormati proses hukum yang berjalan, biarkan APH (aparat penegak hukum) yang menentukan harus seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, sidang dugaan suap auditor BPK pada Senin (5/9/2022), seperti dirilis Antara heboh ketika Dinalara Butarbutar, kuasa hukum Ade Yasin, mengungkap kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dengan salah satu petugas KPK.

Butarbutar mengungkap ada kolaborasi yang membuat kliennya berurusan dengan KPK. Fakta tersebut membuat para peserta sidang menyoraki jaksa KPK.

Kolaborasi diungkap berdasarkan catatan notulensi pertemuan dalam laptop milik  Adam, yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan.(KEK)