CARITAU JAKARTA – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yunita menyampaikan Industri Kecil Menengah (IKM) akan melakukan penyesuaian saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi kenaikan.

"Pasti pelaku IKM akan melakukan penyesuaian. Para pelaku IKM juga akan lebih bijak, misalnya dari pengambilan bahan baku, bagaimana bisa mendapat bahan baku yang lebih dekat," kata Reni, di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Baca Juga: Kembangkan Kendaraan Listrik, Menperin Jajaki Kerja Sama dengan Vietnam

Menurut Reni, kenaikan harga BBM akan berpengaruh ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ongkos produksi IKM. Namun penyesuaian harga BBM dibutuhkan untuk menjaga agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi seimbang.

Sebagai pembina IKM, Reni meminta agar IKM berinovasi dan melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan kondisi tersebut.

Menurut Reni, BBM berkontribusi 17% terhadap ongkos produksi dan pembentukan harga sebuah produk, sehingga jika terjadi kenaikan harga BBM maka pelaku IKM akan melakukan penyesuaian.

"Mungkin akan mengalami penyesuaian, pelaku harus melihat berapa besar melakukan penyesuaian. Jangan sampai konsumen beralih," ujar Reni.

Menurutnya, bantuan sosial (bansos) pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM akan menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, pasar bagi produk-produk IKM dapat terjaga di tengah tantangan tersebut.

Bansos Rp24,17 Triliun 

Pemerintah sendiri telah mulai memberikan bantuan Rp24,17 triliun kepada masyarakat sebagai tambahan bantalan sosial atas rencana pengalihan subsidi BBM.

"Pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu seperti dirilis Antara mengatakan, pada rapat yang membahas mengenai pengalihan subsidi BBM, diputuskan masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial, dalam rangka meningkatkan daya beli, terlebih untuk merespons tendensi kenaikan harga dari pengaruh global dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Menkeu, dari total bantuan sosial Rp24,17 triliun itu, masyarakat akan diberikan tiga jenis bantuan berupa bantalan sosial, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat besar Rp150 ribu sebanyak empat kali dengan total anggaran Rp12,4 triliun.(HAP)

Baca Juga: Kemenperin: Skandal Jepang Tak Pengaruhi Produksi dan Ekspor Daihatsu Indonesia