CARITAU MAKASSAR – Rasbil, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Takalar, membantah dugaan praktik pungutan liar (pungli) di instansinya yang menyebabkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham ) Sulawesi Selatan mencopot sementara dirinya sebagai Kalapas. 

"Jadi tidak benar ada tudingan seperti itu," ungkap Rasbil saat dikonfirmasi awak media, Senin malam (1/8/2022). 

Pencopotan sementara dilakukan pihak Kemenkumham Sulsel buntut dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai Lapas Takalar.

Rasbil mengaku pihaknya tengah menelusuri dugaan pungli yang viral di media sosial. 

"Sementara saya telusuri. Kwitansi tidak jelas siapa penerima, apakah ada anggota yang terlibat atau tidak?" jelasnya.

Meskipun begitu, ia mengaku membenarkan memang ada pegawai Lapas Kelas II B Takalar yang berinisial E. 

"Ada (pegawai) saudara E," katanya. 

Terkait pencopotan dirinya sebagai Kalapas IIB Takalar, ia mengaku sampai saat ini belum mendapatkan informasi tersebut. 

"Sampai sekarang belum ada (kabar pencopotan sebagai Kalapas Takalar)," tandasnya. 

Sebelumnya Kadivpas Kemenkumham Sulsel Suprapto menjelaskan, diduga salah seorang oknum pegawai Lapas Takalar menjadi calo dan meminta uang sebanyak Rp15 juta kepada keluarga narapidana jika ingin dibebaskan pada 17 Agustus 2022. 

Salah seorang keluarga megaku, anaknya berinisial W telah dimintai sejumlah uang oleh salah satu pejabat di Lapas Kelas II B Takalar untuk pengurusan pembebasan bersyarat (PB) dan dijanjikan akan bebas lebih awal setelah mendapatkan remisi 17 Agustus mendatang.

Suprapto mengatakan, saat ini pihaknya sudah membentuk tim dan mendalami kasus dugaan pungli yang terjadi di Lapas Takalar dan Parepare. 

"Kita bebastugaskan (penarikan sementara) sejak hari ini (1/8/2022). Sambil menunggu pengusutan itu (kasus dugaan Pungli)," ungkapnya saat ditemui awak media di Kantornya, Senin. (KEK)