CARITAU MAKASSAR — Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini melemparkan wacana reshuffle kabinet. Melalui Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, evaluasi perlu dilakukan untuk memastikan para menteri bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Presiden Jokowi.

Hal ini dinilai tak lepas dari manuver partai pimpinan Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Baca Juga: Anies Bakal ke Makassar Hadiri Silaknas ICMI, Relawan Siapkan Ini!

Selain itu, berdasarkan hasil survei lembaga Charta Politika, menyatakan lebih dari separuh responden mereka, 61,8% dari 1.220, setuju reshuffle kabinet dilakukan.

Reshuffle kabinet kali ini disebut-sebut akan menyasar Menteri yang berasal dari NasDem karena telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.

Ada tiga menteri di kabinet Indonesia Maju saat ini dari NasDem diantaranya Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Kehutanan LHK Siti Nurbaya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn), Muhammad Ramli Rahim menyampaikan, Ketua Umum NasDem Surya Paloh tentu telah memikirkan matang seluruh risiko.

“NasDem mendukung Anies seperti mengambil risiko. Saya yakin Surya Paloh beserta seluruh jajarannya sudah memikirkan matang apapun risiko ke depan yang bakal terjadi,” katanya melalui keterangannya.

Termasuk kata dia, ketika NasDem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang didalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini yakni PKS 

dan Demokrat.

“Dalam setiap keputusan selalu ada konsekuensinya. Reshuffle itu salah satu konsekuensinya,” tambah MRR sapaannya.

Meski demikian. kata dia, Jokowi masih menghitung untung ruginya apabila NasDem keluar kabinet. Keberadaan NasDem di koalisi adalah untuk mendukung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi.

Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019-2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda.

Namun kata dia, jika melihat ke belakang, hampir tidak ada presiden yang mengurusi calon presiden berikutnya.

Baru kali ini kata Ramli, ada presiden yang  kelihatan cukup repot mengurus calon presiden selanjutnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selama menjabat hampir 10 tahun, Jokowi melakukan reshuffle bukan berdasarkan parameter kinerja. Jadi orang diberhentikan bukan karena kinerjanya.

Misalnya Anies Baswedan yang diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan presepsi publik, Anies tidak pernah keluar dari tiga besar. Perencanaannya berjalan baik begitu pun penataannya bagus.

Saat itu Ramli menjabat sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia, baik guru, praktisi pendidikan, akademisi semua mengatakan kinerja Anies tidak bermasalah.

“Jadi menurut saya Anies kena reshuffle bukan karena kinerjanya buruk. Malah ada menteri yang kinerjanya tidak jelas tapi tetap dipertahankan. Jadi reshuffle selama Jokowi tidak berkaitan dengan kinerja, tapi murni politik. Kecuali karena menterinya tersangkut kasus hukum. Itu kan persoalan integritas, bukan kinerja,” tandasnya.

Sekadar diketahui, Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak tujuh kali selama dua periode. Periode pertama sebanyak empat kali reshuffle dan periode kedua tiga kali reshuffle. (KEK)

Baca Juga: Soal Cawapres, Relawan Ikut Keputusan Anies Baswedan