CARITAU JAKARTA – Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady memastikan perusahaannya akan berkontribusi dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berlokasi di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Pelaku usaha nasional mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan sektor swasta dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut,” katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/7/2023)  .

Baca Juga: SIG Siap Penuhi Kebutuhan Pembangunan IKN Berkonsep Keberlanjutan

John mengatakan proyek strategis tersebut sebagai cerminan langkah maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan modal masa depan bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berwawasan lingkungan.

"Pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Saya pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN. Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini," katanya.

Ia mengatakan total anggaran untuk pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara adalah sebesar Rp466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp89,4 triliun, Rp253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta sebesar Rp123,2 triliun.

“Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN Nusantara,” kata John.

Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi Georgetown University, Amerika Serikat (AS), itu menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi Pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN Nusantara.

Menurutnya, mega proyek pembangunan IKN Nusantara membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik.

John mengungkapkan bahwa pada 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita secara nasional tumbuh sebesar 4.783 dolar AS, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4 persen, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1 persen pada triwulan I 2023.

"Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi, pemerintah sedang membangun hunian aparatur sipil negara dan hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR," jelas John.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara adalah sebesar Rp24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023.

Ada sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp62,7 triliun untuk periode 2020-2024.

"Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah ini," kata John. (HAP)

Baca Juga: Pengamat Sebut Pemberlakuan UU DKJ Perlu Tim Transisi