CARITAU MAKASSAR - Penetapan tersangka dugaan korupsi RS Fatimah Makassar bakal diumumkan pekan depan. Menimbang hal ini, aktivis anti korupsi Sulsel berharap Polda Sulsel tak tebang pilih menetapkan tersangka.
"Kita dukung Polda Sulsel menuntaskan kasus ini. Kita berharap tidak ada tebang pilih dalam penetapan para tersangka nantinya,” ungkap Direktur Lembaga Anti Korupsi Sulsel (Laksus), M Ansar, Sabtu (29/1/2022).
Ansar menduga, kasus ini tak terlalu rumit dan membuat penyidik bisa dengan mudah mendeteksi siapa-siapa yang berpotensi terlibat.
Begitu juga dengan modusnya, sudah terbuka lewat hasil penyelidikan. Penyidik sisa membutuhkan hasil audit untuk memastikan berapa total kerugian negara.
"Saya kira penyidik bisa mengetahui siapa yang terlihat dari penyelidikan selama ini. Itulah akhirnya kasus ini naik ke penyidikan. Artinya penyidik sudah tahu siapa yang terlibat dan seperti apa modusnya," papar Ansar.
Pihaknya mendorong agar penetapan tersangka tak berlarut-larut dan mendesak BPK segera melakukan audit.
"Audit ini menjadi dasar penetapan kerugian negara. Dari hasil audit ini penyidik baru akan menetapkan tersangka," tandasnya.
Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) akan menetapkan nama-nama tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Rumah Sakit Siti Fatimah Makassar tahun 2016 dalam waktu dekat.
Hal itu dibenarkan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli saat dikonfirmasi Caritau, Kamis (27/1/2022).
"Ya (penetapan tersangka RS Fatimah)," uangkap Kompol Fadli.
Mengenai waktu penetapan tersangka sendiri, Fadli belum bisa merincikan waktu penetapannya. Tapi ia mengaku dalam waktu dekat sudah ditetapkan.
"Tapi akan keluar ntar lagi," jelasnya.
Fadli mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) dari BPK.
"RSKD Fatimah menunggu audit dari BPK, kalau keluar baru penetapan tersangka, itu sudah sidik," pungkasnya. (KEK)
Ribuan Siswa Sekolah di Kepulauan Seribu Antusias...
Pemprov DKI Pastikan Aspirasi Buruh di Jakarta Jad...
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sarana Jaya Lak...
Rakor Menko Pemberdayaan Masyarakat Bersama Menter...
DPW PPP DKI Jakarta Siap “Sapu Bersih” Oknum yang...