CARITAU JAKARTA – Massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Anti Korupsi dan Gratifikasi (Jamakgrat ) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/2/2022)

Mereka menyuarakan agar KPK segera mengusut tuntas kasus korupsi di Perum Jasa Tirta II yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4,9 miliar. 

"KPK harus segera periksa Ignatius Heruwasto yang telah menerima dana sebesar Rp1.120.000.000 atas dugaan keterlibatan dalam  kasus korupsi di Perum Jasa Tirta II yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.957.386.840, " tutur Koordinator Aksi Paduarini Sudjono saat demonstrasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Menurut Paduarini, selama ini KPK terlihat tebang pilih dalam pemeriksaan. Seperti contoh Ignatius Heruwasto tidak pernah diperiksa.  Padahal Ignatius Heruwasto sendiri telah menerima dana Rp1,1 miliar, tambahnya. 

“Hampir semua yang menerima dana gratifikasi dari Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro telah diperiksa dan menjadi tersangka. Tapi kenapa Ignatius Heruwasto tidak pernah di periksa?” kata Paduarini.

Seperti diketahui, kasus ini berawal ketika Djoko Saputro menjabat Dirut Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II pada 2016. Saat itu dia meminta dilakukan relokasi anggaran dengan cara mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang awalnya Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Setelah itu, Djoko menunjuk Andririni sebagai pelaksana dari kedua proyek itu. Andririni menggunakan bendera perusahaan PT BMEC (Bandung Management Economic Center) dan PT 2001 Pangripta.

Pada akhirnya, realisasi untuk kedua proyek itu adalah Rp 5.564.413.800. Berbagai penyimpangan diduga dilakukan Djoko dan Andririni seperti nama-nama ahli dalam kontrak yang diduga hanya dipinjam dan dimasukkan sebagai formalitas, pelaksanaan lelang yang rekayasa, dan membuat penanggalan mundur dokumen administrasi atau backdate. (GIBS)