CARITAU MAKASSAR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Sulsel Tahun Anggaran 2021.

Hal itu disampaikan oleh Anggota VI BPK RI Bapak Dr. Pius Lustrilanang pada Rapat Paripurna dalam rangka penyerahan LHP LKPD TA 2021, LHP Kinerja, dan IHPD Provinsi Sulsel di Kantor DPRD Sulsel, Jumat (10/6/2022).

Baca Juga: Cawagub Sulsel Fatmawati Rusdi: Perempuan Akan Pilih Sesama Perempuan

“Penyajian laporan keuangan, telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintan, diungkapkan secara memadai, tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung pada material serta lancang dalam melakukan pengendalian internal yang memadai, sehingga demikian BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021,” ungkapnya.

Menurutnya, ini bukti transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian LKPD Sulsel. 

“Hal ini menunjukkan pemerintah provinsi Sulsel beserta jajaran SKPD untuk menyajikan Laporan keuangan yang berkualitas, hal ini tidak lepas sinergi Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel,” katanya.

Sebelumnya, Sulsel meraih opini WDP pada LKPD TA 2020. Hal ini bukti upaya Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman untuk berupaya melakukan perbaikan ke arah lebih baik.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. 

“Alhamdulillah, Pemprov Sulsel meraih predikat opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2021. Kita harap capaian ini akan memacu semangat kita untuk terus bekerja lebih baik. Serta ini menjadi langkah membangun kepercayaan dari masyarakat dan bukti upaya pemulihan perekonomian untuk kebangkitan Sulsel yang jauh lebih baik,” ungkapnya.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik dari jajaran Pemprov Sulsel, DPRD Sulsel maupun dukungan masyarakat sehingga bisa meraih WTP. Tentu ini diperlukan tekad yang kuat. Terlebih sebelumnya Sulsel meraih opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2020.

Menurutnya, ini merupakan bukti perjuangan kerja sama semua yang berjibaku mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

“Raihan ini tentu tidak lepas dari sinergitas kerja sama bersama jajaran Pemprov Sulsel dalam menjalankan pengelolaan keuangan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Tidak terlepas dari kerja sama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Serta masukan dari BPK yang terus melakukan pendampingan,” katanya.

Agenda Pemeriksaan oleh Tim BPK ini diharapkan bisa menjadi instrumen untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih efektif, sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul bisa segera terdeteksi, langsung dikomunikasikan dan diberikan solusi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pemeriksa LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengharapkan arahan dan bimbingan dari pihak BPK-RI dalam upaya tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, sehingga pencapaian opini dan penyelesaian tindak lanjut akan lebih baik lagi ke depannya, baik secara administratif maupun impact dan outcome yang dihasilkan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan,” jelasnya.

 (KEK)

Baca Juga: Fatmawati Rusdi: Kalau Perempuan Sulsel Sudah Bergerak, Insha Allah Tidak Ada Keraguan