CARITAU JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyoroti soal Jakarta yang menempati urutan daerah tertinggi, yang rawan politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Heru Budi berharap agar Pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg dan Pilkada berjalan sukses dan lancat tanpa adanya gangguan. Menurutnya, Pemprov DKI telah menggelar koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan. 

Baca Juga: Lewati Cagar Budaya Kota Tua, Proyek MRT Fase 2A Jakarta Terus Dikerjakan

"Ya pertama kemaren kita sudah kumpul, pak kapolda pak pangdam jajaran pemda, ya mudah-an kondusif, kami komunikais terus dengan forkompida," tuturnya dikutip Jumat (13/10/2023).

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut, bahwa Jakarta menjadi provinsi tertinggi pertama yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024.

Bawaslu pun merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA. Pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).

Kemudian ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).

"Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi sara" ujar Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, yang dikutip Rabu (11/9/2023). 

Berdasarkan pemetaan yang disusun Puslitbangdiklat Bawaslu tersebut Lolly berharap, terhadap enam provinsi berpotensi kerawanan tertinggi soal Isu Politisasi SARA ini, memiliki strategi dalam melakukan pencegahannya.

"Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya. (DID)

Baca Juga: Aksi Krisis Iklim dan Transisi Energi untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden