CARITAU JAKARTA – Pemerintah Indonesia mendesak militer Myanmar segera menindaklanjuti Konsensus Lima Poin yang telah disepakati oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna penyelesaian krisis akibat kudeta di negara itu.

“Sebagai keluarga, ASEAN telah mengulurkan bantuan melalui Konsensus Lima Poin. Sangat disayangkan sampai saat ini tidak terdapat kemajuan signifikan terhadap pelaksanaan konsensus,”  demikian rilis Kementerian Luar Negeri Indonesia, Selasa (1/2/2022), tepat satu tahun ​pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar.

Indonesia mendesak militer Myanmar segera memberikan akses kepada Utusan Khusus ASEAN agar dapat memulai kerjanya sesuai mandat para pemimpin ASEAN melalui Konsensus Lima Poin.

“Indonesia akan terus memberikan bantuan dan perhatian pada keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” kata Kemlu RI seperti dirilis Antara.

Indonesia juga menghargai dukungan dunia internasional terhadap konsensus ASEAN.

Sebelumnya dilaporkan bahwa para menlu ASEAN akan mendiskusikan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dalam pertemuan yang dituanrumahi Kamboja pada 15-16 Februari 2022.

Menlu Kamboja dan Utusan Khusus ASEAN Prak Sokhonn telah mempersiapkan kunjungan pertamanya ke Myanmar.

"Prioritasnya adalah mengimplementasikan Konsensus Lima Poin yang telah disepakati dengan suara bulat dan akan dibahas selama pertemuan menteri luar negeri ASEAN mendatang," kata Kemlu Kamboja pekan lalu.

Kudeta yang dilakukan militer Myanmar terhadap pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi menjadi kemunduran bagi ASEAN dalam upayanya menampilkan diri sebagai perhimpunan yang kredibel dan terintegrasi.

ASEAN kemudian mengambil langkah mengejutkan dengan tidak mengikutsertakan junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan penting, karena kegagalan junta menghormati Konsensus Lima Poin ASEAN yang di antaranya mencakup penghentian kekerasan dan memungkinkan dialog dengan semua pihak.

Myanmar mengalami krisis setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih setahun lalu dengan hampir 1.500 warga sipil tewas dalam tindakan keras junta terhadap lawan-lawan politiknya.

Pasukan militer di pedesaan pun bertempur dengan milisi pro demokrasi dan tentara etnis minoritas.

Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, PM Kamboja Hun Sen mendesak junta Myanmar mengizinkan kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke negara itu dan mendukung akses penyaluran bantuan kemanusiaan.

Hun Sen, yang melakukan panggilan video dengan pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing, juga mengimbau semua pihak termasuk pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan dan mencapai gencatan senjata. (HAP)